BHN Perkuat Konsolidasi, Bidik Kebijakan Pemerintah: Dari Pemulihan Hutan hingga Tambang Rakyat
BHN Siapkan Agenda Besar untuk Kalbar: Regulasi Perkebunan, Pemulihan Hutan dan Nasib Masyarakat Lokal
Menampilkan postingan dengan kategori: Pontianak
Empat Pria Diciduk di Simpang Hilir, Sabu 1,29 Gram dan Timbangan Digital Disita Polisi
Polisi Bongkar Dugaan Transaksi Narkoba di Simpang HilirSabu 1,29 Gram dan Timbangan Digital Disita, Polres Kayong Utara Diminta Telusuri Jaringannya
Lapas Ketapang Huni 1.048 Napi, Lima Kali Lipat dari Kapasitas Ideal
1.048 Napi Berdesakan di Lapas Ketapang, Kapasitas Ideal Hanya 200 Orang Lapas Ketapang Kelebihan 848 Penghuni, Klinik Gratis Jadi Andalan...
Kerugian Negara Masih Menunggu Audit BPK, Kasus Dugaan Korupsi Napak Tilas Menggantung di Kejati Kalbar
RESPONSIVE.KALBAR.COM,KETAPANG-Penanganan kasus dugaan korupsi kegiatan Napak Tilas Kabupaten Ketapang kembali menjadi sorotan. Perkara yang telah...
Ferdi Almaizi dan Sulis Tiyawati Pimpin BEM Universitas OSO: Mahasiswa Diminta Tak Kehilangan Daya Kritis
Ferdi-Sulis Pimpin BEM Universitas OSO, Janji Kawal Aspirasi Rakyat: Beranikah Konsisten Mengkritik Kebijakan?
PHK Yohanes Apo Diklaim Sesuai PP 35, CULT Disorot: Wagub Kalbar Tegaskan Audit Tetap Jalan
Pertanyaan itu kini menjadi bagian dari perkara yang harus diuji melalui mekanisme hukum, bukan sekadar pernyataan sepihak manajemen ataupun bantahan...
Sekolah Rusak 40 Persen, SDN 03 Pantai Ketikal Menunggu Pemerintah Bertindak
Pendidikan di Singkup: 40 Persen Bangunan SDN 03 Pantai Ketikal RusakPulwansyah Tagih Perhatian Pemerintah, SDN 03 Pantai Ketikal Butuh Revitalisasi
Dugaan Pemukulan Libatkan Kapolres Kapuas Hulu Berakhir Damai Adat Dayak, Akuntabilitas Hukum Dipertanyakan
Publik juga berhak mengetahui bagaimana proses penyelesaian berlangsung, apa bentuk sanksi adat yang disepakati, serta apakah terdapat pemeriksaan dari institusi...
20 Korporasi Tersangka Karhutla, Ada Afiliasi Malaysia-Singapura: WALHI Tantang Polri Buka Nama, Segel Konsesi dan Jerat Direksi!
WALHI Region Kalimantan yang terdiri dari WALHI Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan menyampaikan tiga tuntutan utama...
Wagub Krisantus perintahkan Disbun Kalbar mediasi. Warga ancam lakukan gejolak besar jika tak direspon
Menanggapi laporan warga, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Rino mengatakan PT SMS merupakan kewenangan Pemda Landak.
245 Orang dan 20 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla,23 Perusahaan Direkomendasikan Dicabut Izinnya
Bareskrim Polri mencatat 104 laporan perkara yang berkaitan dengan korporasi, dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare.
SK Napak Tilas Ketapang Memuat Sejumlah Nama Penting, Kejati Kalbar Didesak Buka Perkembangan Penyidikan
Hukum harus bekerja berdasarkan bukti, bukan jabatan.Pada saat yang sama, jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan apabila terdapat...
Enam warga dari Kalimantan, Sumatera,dan Sulawesi Menantang Pasal 108 UU Perkebunan.
Karena itu, perjuangan mendapatkan udara bersih dan lingkungan hidup yang sehat juga merupakan tanggung jawab bersama
Lasarus Ajak Umat Katolik Ketua Komisi V DPR Lasarus: Umat Katolik Harus Masuk Ranah Politik Gereja
Lasarus menyebut selalu mendapat arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk terus berbuat baik khususnya di Kalbar.
Tujuh Tahun Aduan Warga Danau Buntar Menggantung: PT ISK dan UAI Disorot, Pemkab Ketapang Ditantang Buka Fakta!
Kami tidak meminta siapa pun langsung disalahkan. Hadirkan semua pihak, buka dokumennya, periksa datanya, dan buktikan faktanya. Kami ingin ada...
BPM Adukan Akun Facebook ke Polda Kalbar: Tuduhan Bayar Penggerak Mahasiswa Dipersoalkan
Kasus ini kembali mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Kritik tetap terbuka,
Dua Bakal Calon Direktur Politap Mundur Usai Paparkan Visi-Misi, Civitas Kampus Menanti Penjelasan
Klarifikasi langsung dari keduanya akan membantu civitas akademika memahami apakah keputusan itu didasarkan pada pertimbangan pribadi, administratif, atau faktor lain.
Hampir Setahun Kasus Napak Tilas Ketapang Menggantung, Audit Kerugian Negara Jadi Tanda Tanya
Sorotan mengarah pada besaran anggaran kegiatan yang disebut mencapai Rp28 miliar, terdiri atas sekitar Rp11 miliar dari APBD dan Rp17...
Senjata Api Tak Ditemukan, Sidang Gang Angket Dibuka Kembali: Siapa Menjelaskan Jejak Peluru?
Publik memerlukan kejelasan mengenai bagaimana bukti-bukti itu diproses dan dinilai dalam kerangka hukum yang berlaku.
Food Estate Ketapang Diselidiki Polda Kalbar, Nama Mantan Bupati Martin Rantan Disorot -Publik Menunggu Kepastian Hukum
Kasus Teluk Keluang menyangkut penggunaan uang publik pada masa masyarakat menghadapi tekanan pandemi.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan dukungan total anggaran Rp60 miliar untuk Tahun 2026.
Dana Bantuan Presiden (Banpres) dari Pemerintah Pusat untuk penanganan karhutla tahun 2026 di Kalbar sebesar 4o Miliar, sejauh ini lebih...
Tuntutan Batal, Hakim Buka Lagi Pembuktian Kasus Gang Angket: Isu Narkoba dan Senjata Jadi Sorotan
keterbukaan persidangan dan penjelasan yang terukur menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses peradilan"Pada akhirnya, yang harus berbicara adalah...
Bupati Kubu Raya, PLN, dan Pertamina Absen, Massa Batu Ampar Kecewa: Rakyat Butuh Jawaban, Bukan Janji!
RESPONSIVEKALBAR.COM, KUBU RAYA-Ketika masyarakat datang membawa persoalan kebutuhan dasar, kursi-kursi yang diharapkan terisi justru kosong....
Bauksit Laman Mining dan CSR Napak Tilas: Kejati Kalbar Bicara Proses, Publik Menunggu Kepastian
Penghitungan kerugian negara pun disebut sedang berjalan dengan koordinasi bersama BPKP. Kini, yang dinantikan publik adalah perkembangan konkret dari rangkaian...
Diduga Serang Warga dengan Senjata Tajam,Oknum Anggota Polres Melawi Ditahan
Perselisihan di sebuah kafe di Nanga Pinoh berujung luka di kepala dan dagu. Propam turun tangan,
PN Pontianak Buka Suara soal Perdamaian Alex–Robet: Damai Bukan Berarti Perkara Berakhir
Klarifikasi pengadilan memperjelas posisi lembaga peradilan mengenai dakwaan, perdamaian, dan kelanjutan proses pidana. Namun, perkara ini masih menyisakan satu tahapan...
WAGUB KRISANTUS KECAM KERAS FITNAH PC IMM PONTIANAK LEWAT PAMFLET MEDSOS
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengecam keras ulah sekelompok orang yang mengaku dari PC IMM (Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa...
WAGUB KRISANTUS DAPAT JULUKAN “WAGUB KOCAK” SAAT HADIRI PRAYER GATHERING
RESPONSIVEKALBAR.COM,PONTIANAK- Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mendapat julukan “Wagub Kocak” dari para peserta Prayer...
ketum BPM Gusti edy Desak Pemkot Pontianak Cabut Izin THM Jika Terbukti Jadi Lokasi Peredaran Narkoba
BPM menilai,koordinasi antara Pemkot Pontianak, BNN, dan kepolisian diperlukan untuk memastikan pengawasan tempat hiburan malam berjalan efektif
Diduga Ancam Ketua HMI Pascademo BBM, KAHMI Desak Pertamina Copot SBM Ketapang
Demo BBM Berujung Polemik Telepon, KAHMI Desak Pertamina Copot SBM Ketapang
kuat dugaan sempat ada upaya loby-loby Dalam Penangan kasus Penganiayan Berat
Majelis hakim meminta JPU segera menyusun tuntutan untuk agenda sidang berikutnya pada Kamis pekan depan.
Orangutan Ditemukan Mati di Areal PT KAL, Perusahaan Masih Bungkam: Siapa Bertanggung Jawab?
Kini publik menunggu dua hal: hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan penjelasan terbuka dari manajemen PT KAL
BPM Minta Kajati dan Kajari Singkawang Buka Suara soal Kasus HPL Pasir Panjang
Langkah tersebut, menurut materi pengaduan BPM, dimaksudkan untuk memastikan proses penelaahan berjalan objektif serta mengantisipasi kekhawatiran mengenai potensi konflik kepentingan.
Diduga Ada Permainan Oknum APH Dalam Kasus Tersebut Supaya Lolos Jeratan Hukum
ketentuan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional harus dirujuk berdasarkan rumusan pasal yang tepat dan ancaman pidana untuk tindak pidana...
Ketum BPM kalbar,Gusti Edy Desak Kejati Kalbar Buka Suara soal Penggeledahan PT Laman Mining, Pajak Kuota Ekspor Bauksit Jadi Sorotan
BPM berharap Kejati Kalbar memberikan informasi yang jelas mengenai tahapan penanganan perkara tersebut agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh berdasarkan...
Polres Ketapang Pamerkan Barang Bukti BBM Subsidi, Siapa yang Terlibat?
Kasus BBM Subsidi di Ketapang Terkuak? Polisi Pamerkan Barang Bukti, Detail Masih Dirahasiakan Polres Ketapang Amankan Barang Bukti Dugaan Penyalahgunaan...
PW GNPK-RI Kalbar berharap Polda mengurai seluruh rantai dugaan suap, termasuk siapa pemberi, penerima, perantara, aliran uang, serta pihak lain yang mungkin terkait.
OTT semestinya menjadi pintu masuk untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh
OTT Polda Kalbar Seret Nama Oknum BPK, Kantor Perwakilan Masih Bungkam: “Kami Masih Menunggu”
Polda Kalbar: Dua Orang Telah Jadi Tersangka,"Sementara itu, Polda Kalbar sebelumnya telah memberikan keterangan resmi mengenai OTT tersebut.
Kalbar akan segera bangun waduk besar untuk Konsumsi Masyarakat
Pembangunan waduk ini tentu harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN,
Polda Kalimantan Barat belum memberikan keterangan resmi mengenai perkara tersebut.HR
Polda Kalimantan Barat hingga kini belum menyampaikan penjelasan resmi mengenai OTT tersebut. Konfirmasi dari aparat penegak hukum menjadi penting
Himakatra Soroti Kesiapan Pemkab Kayong Utara Hadapi Karhutla: Alat Pemadam Dipersoalkan
Penanganan terhadap perusahaan seperti PT Mayawana juga harus menjadi perhatian. Banyak lahan mereka yang terbakar.
Solar Langka, Tarif Kapal Naik: Beban Masyarakat Pesisir Dipertanyakan
Pengelola trayek, dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan segera mencari solusi agar persoalan BBM tidak berkembang menjadi beban transportasi yang semakin...
Kuat Dugaan PT Kalimantan Alumina Nusantara TKA China Kacau: Megaproyek Rp18 Triliun Disorot!
RESPONSIVEKALBAR.COM,SANGGAU-Kalimantan Barat, Kamis, 24 September 2026 – Mega proyek pemurnian bauksit senilai Rp18 triliun di...
Kasus Dugaan Korupsi Napak Tilas Ketapang Masih Bergulir, Perhitungan Kerugian Negara Jadi Penentu
Kejati Kalbar masih melakukan perhitungan kerugian negara dalam perkara yang menyeret penggunaan dana kegiatan budaya tersebut.
Kebakaran di Areal PT Nova,Sistem Pengamanan Siantau Estate Dipertanyakan
Jejak kebakaran perlu dipetakan. Batas kawasan harus diverifikasi. Kondisi lahan perlu diperiksa. Sistem pencegahan dan pengendalian perusahaan perlu dievaluasi.
Parkir Oriental Kopitiam Disebut Berizin, Persoalan Setoran Berujung Keributan hingga Pelapor Jadi Tersangka
Melainkan apa yang benar-benar terjadi di dalam Oriental Kopitiam pada 5 Agustus 2026.Dan jawabannya semestinya dapat diuji melalui dokumen, CCTV,...
1,9 Kilogram Sabu Terhenti di Jagoi Babang, Pengemudi Hilux Kabur
Jalur Tikus dan Rantai Penyelundupan Kasus ini kembali memperlihatkan persoalan pengawasan di kawasan perbatasan: jalur-jalur tidak resmi masih menjadi titik...
Kerugian Negara Rp4 Triliun Lebih, Bos Bauksit Ilegal Aseng dan Barang Bukti Diserahkan ke Penuntut Umum
Penjualan bauksit tersebut dilakukan pada tahun 2020 s.d.2024 dengan menggunakan dokumen persetujuan eksporyang diterbitkan tanpa verifikasi
Belum Pulih Dari Asap-Indeks Kualitas Udara di Kota Pontianak Memburuk dan Kasus ISPA Meningkat
"Pemerintah segera melakukan tiga langkah darurat dalam menangi dampak yang sangat serius ini: Pertama memperkuat fasilitas dan layanan kesehatan.
Misteri 600 Hektare “Titik Putih” dan 2.700 Hektare: Siapa Menguasai, Siapa Dibayar?
600 Hektare “Titik Putih”dan 2.700 Hektare Dipersoalkan, Dokumen Penguasaan Lahan PT ISK–PT UWI Diuji Dan jika terdapat perbedaan antara luas...