BHN Perkuat Konsolidasi, Bidik Kebijakan Pemerintah: Dari Pemulihan Hutan hingga Tambang Rakyat
BHN Siapkan Agenda Besar untuk Kalbar: Regulasi Perkebunan, Pemulihan Hutan dan Nasib Masyarakat Lokal
BHN Siapkan Agenda Besar untuk Kalbar: Regulasi Perkebunan, Pemulihan Hutan dan Nasib Masyarakat Lokal
Angka kapasitas produksi, luas lahan, dan realisasi pembangunan tiga sekolah sebaiknya terus dipantau agar janji investasi dapat diuji melalui perkembangan...
1.048 Napi Berdesakan di Lapas Ketapang, Kapasitas Ideal Hanya 200 Orang Lapas Ketapang Kelebihan 848 Penghuni, Klinik Gratis Jadi Andalan...
RESPONSIVE.KALBAR.COM,KETAPANG-Penanganan kasus dugaan korupsi kegiatan Napak Tilas Kabupaten Ketapang kembali menjadi sorotan. Perkara yang telah...
Pendidikan di Singkup: 40 Persen Bangunan SDN 03 Pantai Ketikal RusakPulwansyah Tagih Perhatian Pemerintah, SDN 03 Pantai Ketikal Butuh Revitalisasi
WALHI juga meminta agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaksana lapangan. Direksi, komisaris, dan pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan...
WALHI Region Kalimantan yang terdiri dari WALHI Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan menyampaikan tiga tuntutan utama...
Hukum harus bekerja berdasarkan bukti, bukan jabatan.Pada saat yang sama, jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan apabila terdapat...
Sengketa ini pada akhirnya harus diuji melalui dokumen, aturan, dan proses yang berlaku. Namun, jika instruksi pemeriksaan dan audit memang...
Lasarus menyebut selalu mendapat arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk terus berbuat baik khususnya di Kalbar.
Kami tidak meminta siapa pun langsung disalahkan. Hadirkan semua pihak, buka dokumennya, periksa datanya, dan buktikan faktanya. Kami ingin ada...
Kasus ini kembali mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Kritik tetap terbuka,
Klarifikasi langsung dari keduanya akan membantu civitas akademika memahami apakah keputusan itu didasarkan pada pertimbangan pribadi, administratif, atau faktor lain.
Sorotan mengarah pada besaran anggaran kegiatan yang disebut mencapai Rp28 miliar, terdiri atas sekitar Rp11 miliar dari APBD dan Rp17...
Puncak kritik para pengurus pecinta alam tertuju pada Kepala BPBD Kabupaten Ketapang yang juga menjabat Ketua Satgas Karhutla. Mereka mendesak...
Kasus Teluk Keluang menyangkut penggunaan uang publik pada masa masyarakat menghadapi tekanan pandemi.
Dana Bantuan Presiden (Banpres) dari Pemerintah Pusat untuk penanganan karhutla tahun 2026 di Kalbar sebesar 4o Miliar, sejauh ini lebih...
keterbukaan persidangan dan penjelasan yang terukur menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses peradilan"Pada akhirnya, yang harus berbicara adalah...
Martin Rantan tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai Teluk Keluang karena program tersebut berjalan pada masa kepemimpinannya dan merupakan program...
Klarifikasi pengadilan memperjelas posisi lembaga peradilan mengenai dakwaan, perdamaian, dan kelanjutan proses pidana. Namun, perkara ini masih menyisakan satu tahapan...
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengecam keras ulah sekelompok orang yang mengaku dari PC IMM (Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa...
RESPONSIVEKALBAR.COM,PONTIANAK- Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mendapat julukan “Wagub Kocak” dari para peserta Prayer...
Jumlah penerima menunjukkan banyaknya pihak yang memperoleh hibah, tetapi belum menjelaskan siapa penerimanya dan berapa nilai yang diterima masing-masing.
ROKOK ILEGAL MARAK DI KALBAR NAMUN APH MASIH JUGA BUMKAM BERAPA KERUGIAN PAJAK DI KALBAR
Bagaimana sikap Bupati Ketapang, Alexander W, dalam menyikapi berbagai persoalan perkebunan sawit yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Demo BBM Berujung Polemik Telepon, KAHMI Desak Pertamina Copot SBM Ketapang
Anggaran Dipertanyakan: Ke Mana Arah Dana Karhutla Kayong Utara namun seorang bocah berusia enam tahun harus meregang nyawa kayong utara...
Langkah tersebut, menurut materi pengaduan BPM, dimaksudkan untuk memastikan proses penelaahan berjalan objektif serta mengantisipasi kekhawatiran mengenai potensi konflik kepentingan.
BPM berharap Kejati Kalbar memberikan informasi yang jelas mengenai tahapan penanganan perkara tersebut agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh berdasarkan...
30 Hari di Amboyo Selatan, TMMD ke-130 Bidik Rumah Layak Huni, Sanitasi, dan Ketahanan Pangan Karolin Buka TMMD ke-130 di...
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya keberlanjutan program dengan memperhatikan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat. Warga pun diharapkan ikut menjaga...
Aparat perlu mengungkap kronologi secara utuh, memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan operasional tambang
Pertamina dan pemerintah diminta tidak saling melempar tanggung jawab. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai ketersediaan BBM
Masyarakat juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai ketersediaan Pertalite, penerapan pembatasan pembelian jika memang diberlakukan, serta perkiraan normalisasi distribusi.
Kepala BKSDA Kalimantan Barat,Murlan Dameria Pane,menyatakan evakuasi telah dilakukan bersama tim dokter hewan YIARI untuk memastikan penanganan barang bukti sesuai...
Pengembangan kasus ini juga penting untuk menjawab sejumlah pertanyaan: dari mana pil tersebut diperoleh, siapa yang menguasainya
Rp20 Miliar untuk Karhutla Ketapang: Berapa Harga Mesin Desa dan Mobil Damkar?
Sementara itu, helikopter pendukung baru tercatat bersiaga di Bandara Rahadi Oesman pada 18 Agustus. Kronologi operasi BPBD Provinsi kini perlu...
Status tanggap darurat berakhir 1 Oktober 2026. Namun tim BPBD masih menemukan dan memadamkan sejumlah titik api kecil
batas koordinat konsesi,PPKH, fasilitas bongkar muat, dan legalitas penggunaan lahan maupun akses jalan yang dipersoalkan.
“Achmad Kaget Masuk Desil 8: Petugas Sudah Dua Kali Datang, Tapi Data Rumah Dipersoalkan” “Data di Atas Kertas vs Kondisi...
Polda Kalbar: Dua Orang Telah Jadi Tersangka,"Sementara itu, Polda Kalbar sebelumnya telah memberikan keterangan resmi mengenai OTT tersebut.
Pembangunan waduk ini tentu harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN,
Polda Kalimantan Barat hingga kini belum menyampaikan penjelasan resmi mengenai OTT tersebut. Konfirmasi dari aparat penegak hukum menjadi penting
sumber daya alam secara masif. Dampaknya, tutupan hutan berkurang, biodiversitas menurun, dan kerusakan ekosistem gambut.
Penanganan terhadap perusahaan seperti PT Mayawana juga harus menjadi perhatian. Banyak lahan mereka yang terbakar.
Pengelola trayek, dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan segera mencari solusi agar persoalan BBM tidak berkembang menjadi beban transportasi yang semakin...
kualitas udara memburuk, sumber air terdampak dan lahan produktif warga terbakar
RESPONSIVEKALBAR.COM,SANGGAU-Kalimantan Barat, Kamis, 24 September 2026 – Mega proyek pemurnian bauksit senilai Rp18 triliun di...
Kejati Kalbar masih melakukan perhitungan kerugian negara dalam perkara yang menyeret penggunaan dana kegiatan budaya tersebut.