RESPONSIVEKALBAR.COM,INDONESIA-Anggaran tersebut terdiri atas Rp20 miliar dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Kalimantan Barat dan Rp40 miliar bantuan Pemerintah Pusat untuk mendukung penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Barat pada Tahun 2026.
Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ tanggal 9 September 2026, bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp40 miliar diberikan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan karhutla.
Achmad Sholeh sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ketapang menyatakan, “Sampai saat ini, saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ketapang belum pernah mendengar ada bantuan yang datang dari Pemprov Kalbar berdasarkan dana bantuan untuk penanganan karhutla Kalbar senilai total 60 miliar”.
Achmad Sholeh juga mempertanyakan alokasi dana tersebut dialihkan kemana? Kabupaten mana? Karena jika melihat dari data yang ada, wilayah Kabupaten Ketapang menjadi Kabupaten dengan dampak terparah karhutla,namun saat ini bantuan seperti yang diberitakan belum ada dirasakan dampaknya secara nyata, ungkap Achmad Sholeh.
Pemprov dimohon untuk bisa terbuka mengenai dana bantuan karhutla ini, mengingat karhutla bisa menjadi bencana yang melibatkan banyak pihak dengan dampak yang skalanya besar, sehingga untuk keterbukaan mengenai dana bantuan ini diharapkan bisa membantu menangani masalah karhutla dengan semaksimal mungkin.
PERNYATAAN GUBERNUR KALBAR TERKAIT DANA KAHUTLA DI KALBAR
Dalam kesempatan wawancara dengan rekan-rekan media pada 06 Oktober 2026, Gubernur Ria Norsan mengungkapkan “Dana Bantuan Presiden (Banpres) dari Pemerintah Pusat untuk penanganan karhutla tahun 2026 di Kalbar sebesar 4o Miliar, sejauh ini lebih dari 13 Miliar sudah dialokasikan untuk penanganan karhutla.
Adapun sisa dana dari 40 Miliar tersebut yang belum dialokasikan, akan dialihkan ke perubahan APBD sesuai dengan perintah Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri.Nantinya jika status siaga karhutla di Kalbar sudah diturunkan, maka rencana pergeserannya akan dialihkan untuk pencegahan bencana alam lainnya seperti banjir, tanah longsor, kekeringan akibat kemarau, dan lai8n-lain yang masuk dalam Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kalimantan Barat.”
Sementara itu, penyampaian rincian dana karhutla lebih dari 13 Miliar yang telah digunakan meliputi: insentif pemadaman sebesar Rp 2,9 Miliar. Kemudian untuk kebutuhan kesehatan seperti masker, vitamin, dan oksigen sebesar Rp 2,8 Miliar. Untuk posko, logistik, dan evakuasi sebesar Rp 2,5 Miliar. Sarana dan prasarana pemadaman sebesar Rp 2,4 Mili8ar.
Operasi pemadaman sebesar Rp 1,2 Miliar. Penyaluran air bersih, logistik masyarakat dan relawan sebesar Rp 2,3 Miliar. Namun, dari rincian tersebut, ternyata belum ada rincian dana mengenai perencanaan pemulihan ekosistem pasca karhutla, yang seharusnya masuk dalam anggaranh tersebut.
Semetara itu salah satu warga Pontianak mengatakan bahwa ditengah harijadi kota Pontianak yang ke,.255 masih di selimuti kabut asap yang pekat namun gubernur Kalimantan barat sudah mengalokasikan dana buat bencana banjir dan lonsor di Kalimantan barat “ hal ini tentu lucu sekali bencana kabut asap belum selesai penanganya namun sudah berena ke benca banjir dalam vidioyang beredar jelas sekali (tim)**
