BHN Perkuat Konsolidasi, Bidik Kebijakan Pemerintah: Dari Pemulihan Hutan hingga Tambang Rakyat
BHN Siapkan Agenda Besar untuk Kalbar: Regulasi Perkebunan, Pemulihan Hutan dan Nasib Masyarakat Lokal
BHN Siapkan Agenda Besar untuk Kalbar: Regulasi Perkebunan, Pemulihan Hutan dan Nasib Masyarakat Lokal
Setelah sejumlah saksi diperiksa dan penggeledahan dilakukan, penyelesaian perkara kini menjadi ujian transparansi pemerintahan baru.
Polisi Bongkar Dugaan Transaksi Narkoba di Simpang HilirSabu 1,29 Gram dan Timbangan Digital Disita, Polres Kayong Utara Diminta Telusuri Jaringannya
Pantai Pasir Panjang bukan milik segelintir pihak.Kawasan itu menyangkut kepentingan publik dan aset daerah yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga sekitar Banua Simanosor, peristiwa penangkapan itu terjadi awal November 2026. R yang diketahui memiliki...
Angka kapasitas produksi, luas lahan, dan realisasi pembangunan tiga sekolah sebaiknya terus dipantau agar janji investasi dapat diuji melalui perkembangan...
Proses pemilihan juga harus berjalan sesuai AD/ART, tanpa tekanan dari pejabat maupun mobilisasi ASN.
1.048 Napi Berdesakan di Lapas Ketapang, Kapasitas Ideal Hanya 200 Orang Lapas Ketapang Kelebihan 848 Penghuni, Klinik Gratis Jadi Andalan...
RESPONSIVE.KALBAR.COM,KETAPANG-Penanganan kasus dugaan korupsi kegiatan Napak Tilas Kabupaten Ketapang kembali menjadi sorotan. Perkara yang telah...
Ferdi-Sulis Pimpin BEM Universitas OSO, Janji Kawal Aspirasi Rakyat: Beranikah Konsisten Mengkritik Kebijakan?
Pertanyaan itu kini menjadi bagian dari perkara yang harus diuji melalui mekanisme hukum, bukan sekadar pernyataan sepihak manajemen ataupun bantahan...
komitmen Ketua DPRD Ketapang tersebut menjadi harapan baru bagi sekolah dan masyarakat setempat.
Pendidikan di Singkup: 40 Persen Bangunan SDN 03 Pantai Ketikal RusakPulwansyah Tagih Perhatian Pemerintah, SDN 03 Pantai Ketikal Butuh Revitalisasi
Penggeledahan dilakukan, tetapi publik masih menunggu kepastian hasil penyidikan dan arah penegakan hukum.
HMI Cabang Madina secara resmi melayangkan desakan keras agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Madina segera menggelar Rapat Dengar Pendapat...
Publik juga berhak mengetahui bagaimana proses penyelesaian berlangsung, apa bentuk sanksi adat yang disepakati, serta apakah terdapat pemeriksaan dari institusi...
WALHI juga meminta agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaksana lapangan. Direksi, komisaris, dan pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan...
WALHI Region Kalimantan yang terdiri dari WALHI Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan menyampaikan tiga tuntutan utama...
PT Satria Multi Sukses (SMS) membantah tudingan menyerobot lahan warga Dusun Nangka, Sengah Temila, K.abupaten Landak .
Menanggapi laporan warga, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Rino mengatakan PT SMS merupakan kewenangan Pemda Landak.
Bareskrim Polri mencatat 104 laporan perkara yang berkaitan dengan korporasi, dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare.
Hukum harus bekerja berdasarkan bukti, bukan jabatan.Pada saat yang sama, jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan apabila terdapat...
Karena itu, perjuangan mendapatkan udara bersih dan lingkungan hidup yang sehat juga merupakan tanggung jawab bersama
Sengketa ini pada akhirnya harus diuji melalui dokumen, aturan, dan proses yang berlaku. Namun, jika instruksi pemeriksaan dan audit memang...
Lasarus menyebut selalu mendapat arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk terus berbuat baik khususnya di Kalbar.
Kami tidak meminta siapa pun langsung disalahkan. Hadirkan semua pihak, buka dokumennya, periksa datanya, dan buktikan faktanya. Kami ingin ada...
Kasus ini kembali mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Kritik tetap terbuka,
Klarifikasi langsung dari keduanya akan membantu civitas akademika memahami apakah keputusan itu didasarkan pada pertimbangan pribadi, administratif, atau faktor lain.
Sorotan mengarah pada besaran anggaran kegiatan yang disebut mencapai Rp28 miliar, terdiri atas sekitar Rp11 miliar dari APBD dan Rp17...
Aliansi Mahasiswa Kalimantan Membara menegaskan bahwa tujuh tuntutan tersebut merupakan bentuk desakan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan karhutla
Puncak kritik para pengurus pecinta alam tertuju pada Kepala BPBD Kabupaten Ketapang yang juga menjabat Ketua Satgas Karhutla. Mereka mendesak...
Publik memerlukan kejelasan mengenai bagaimana bukti-bukti itu diproses dan dinilai dalam kerangka hukum yang berlaku.
Kasus Teluk Keluang menyangkut penggunaan uang publik pada masa masyarakat menghadapi tekanan pandemi.
Dana Bantuan Presiden (Banpres) dari Pemerintah Pusat untuk penanganan karhutla tahun 2026 di Kalbar sebesar 4o Miliar, sejauh ini lebih...
keterbukaan persidangan dan penjelasan yang terukur menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses peradilan"Pada akhirnya, yang harus berbicara adalah...
RESPONSIVEKALBAR.COM, KUBU RAYA-Ketika masyarakat datang membawa persoalan kebutuhan dasar, kursi-kursi yang diharapkan terisi justru kosong....
Penghitungan kerugian negara pun disebut sedang berjalan dengan koordinasi bersama BPKP. Kini, yang dinantikan publik adalah perkembangan konkret dari rangkaian...
Perselisihan di sebuah kafe di Nanga Pinoh berujung luka di kepala dan dagu. Propam turun tangan,
Martin Rantan tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai Teluk Keluang karena program tersebut berjalan pada masa kepemimpinannya dan merupakan program...
Klarifikasi pengadilan memperjelas posisi lembaga peradilan mengenai dakwaan, perdamaian, dan kelanjutan proses pidana. Namun, perkara ini masih menyisakan satu tahapan...
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengecam keras ulah sekelompok orang yang mengaku dari PC IMM (Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa...
RESPONSIVEKALBAR.COM,PONTIANAK- Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mendapat julukan “Wagub Kocak” dari para peserta Prayer...
Jumlah penerima menunjukkan banyaknya pihak yang memperoleh hibah, tetapi belum menjelaskan siapa penerimanya dan berapa nilai yang diterima masing-masing.
ROKOK ILEGAL MARAK DI KALBAR NAMUN APH MASIH JUGA BUMKAM BERAPA KERUGIAN PAJAK DI KALBAR
BPM menilai,koordinasi antara Pemkot Pontianak, BNN, dan kepolisian diperlukan untuk memastikan pengawasan tempat hiburan malam berjalan efektif
Orangutan adalah satwa dilindungi. Penanganan kasus ini karena itu harus bertumpu pada fakta, bukti, dan hukum-bukan pada besarnya nama perusahaan...
Demo BBM Berujung Polemik Telepon, KAHMI Desak Pertamina Copot SBM Ketapang
Hampir sepuluh bulan setelah penggeledahan pada Desember 2025, perkara ini belum menghasilkan penetapan tersangka maupun penjelasan hasil penghitungan kerugian negara.
Majelis hakim meminta JPU segera menyusun tuntutan untuk agenda sidang berikutnya pada Kamis pekan depan.
Kini publik menunggu dua hal: hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan penjelasan terbuka dari manajemen PT KAL