RESPONSIVEKALBAR.COM, KAYONG UTARA – Warga Kayong Utara menyoroti pernyataan pemerintah terkait kondisi masyarakat di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang masih terjadi di Kalimantan Barat.
Tanggapan tersebut disampaikan setelah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan kondisi penanganan karhutla kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 23 September 2026 lalu.
Dalam laporannya, Suharyanto menyebut roda kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah berjalan normal meski kedua wilayah tersebut terdampak asap karhutla.
Ia menyampaikan bahwa aktivitas harian masyarakat seperti lalu lintas, toko dan rumah makan tetap berjalan, sementara gangguan lebih dirasakan pada akses penerbangan dari dan menuju kedua provinsi tersebut.
Melihat pernyataan tersebut, salah seorang warga Kayong Utara, Juminggu menilai kondisi di lapangan menunjukkan kebakaran dan kabut asap masih terjadi hingga saat ini, khususnya di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Ia juga menilai pernyataan mengenai aktivitas masyarakat belum menggambarkan kondisi yang dirasakan warga di Kayong Utara.
”Apa yang disampaikan Kepala BNPB tidak benar, aktivitas masyarakat masih terhambat khususnya di wilayah Kayong Utara,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat 25 September 2026.
Menurutnya, aktivitas masyarakat di luar rumah tidak bisa semata-mata dijadikan indikator bahwa roda kehidupan berjalan normal.
Sebab, sebagian masyarakat tetap harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.
”Yang menjadi perhatian bukan aktivitas masyarakat di luar rumah, karena kalau konteksnya itu, sekarang kebanyakan masyarakat beraktivitas di luar rumah itu terpaksa, karena ketika mereka tidak beraktivitas di luar rumah, bagaimana dengan ekonomi mereka, bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari mereka,” katanya.
Di sisi lain, Juminggu menyebut dampak kemarau panjang juga dirasakan masyarakat dari sisi ketersediaan air bersih.
Ia mengatakan sejumlah sumber air di Kayong Utara mulai mengering sehingga warga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari
Melihat kondisi tersebut, Juminggu berharap pemerintah pusat tidak hanya mengandalkan laporan dari jajaran di bawahnya, tetapi melihat langsung situasi yang terjadi di daerah.
Ia secara khusus meminta Presiden Prabowo Subianto turun melihat kondisi di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.
”Harusnya Presiden Prabowo turun langsung di dua kabupaten, khusus Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara yang sampai saat ini masih terjadi karhutla. Jangan hanya mendengar laporan yang disampaikan oleh para bawahannya saja,” tegas Juminggu.
Hal serupa disampaikan Asep, warga Kayong Utara lainnya.
Ia menilai pernyataan mengenai kondisi roda kehidupan dan perekonomian masyarakat seharusnya tidak disampaikan hanya berdasarkan gambaran umum, tetapi harus mengacu pada data dan fakta yang terjadi di lapangan.
”Menurut saya, Statment yang diutarakan oleh kepala BNPB ini sangat tidak berdasar, kenapa? Karena orang yang memberikan laporan atau statment terkait masalah-masalah seperti roda kehidupan, roda perekonomian, yang disampaikan oleh BNPB itu sebetulnya bukan wewenang dia,” kata Asep.
Asep kemudian menekankan pentingnya pemerintah menyampaikan informasi berdasarkan kondisi faktual yang dialami masyarakat.
Menurutnya, pernyataan pemerintah akan menjadi rujukan publik sehingga harus benar-benar mencerminkan keadaan di lapangan.
”Sebagai instansi pemerintahan seharusnya berbicara harus berdasarkan data, dan fakta di lapangan. Ketika hanya sebatas statment seperti ini maka tidak etis untuk disampaikan,” ucapnya.
Ia juga berharap pemerintah pusat membuka ruang lebih besar bagi masukan dari para pakar maupun ahli yang memahami kondisi masyarakat di Kalimantan Barat, terutama dalam situasi karhutla dan kabut asap yang masih berlangsung.
”Seharusnya pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo, harus mendengarkan masukan para pakar atau ahli. Bukan malah menolak mereka, karena merekalah yang mengetahui sejatinya kondisi masyarakat yang ada di Kalimantan Barat saat ini,” pungkas Asep. *(Tim)*
Warga Kayong Utara Bantah Klaim “Aktivitas Normal” di Tengah Kabut Asap
Seharusnya pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo, harus mendengarkan masukan para pakar atau ahli. Bukan malah menolak mereka, karena merekalah yang mengetahui sejatinya kondisi masyarakat yang ada di Kalimantan Barat saat ini
