RESPONSIVEKALBAR.COM, KETAPANG-Musyawarah Daerah Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Ketapang 2026 mulai diwarnai sorotan. Barisan Pemuda Melayu (BPM) Ketapang mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membawa pengaruh kekuasaan ke dalam rumah besar masyarakat Melayu.
Ketua BPM Ketapang, Herry Iskandar, meminta Pemerintah Kabupaten Ketapang menghormati kemandirian MABM dalam menentukan ketua. Ia mengingatkan, jabatan pemerintahan maupun pengaruh birokrasi tidak boleh digunakan untuk mengarahkan pilihan peserta musyawarah.
Peringatan itu muncul setelah Herry mengaku menerima informasi bahwa Kepala Dinas Pendidikan Ketapang ikut mendaftar sebagai calon Ketua MABM atas dorongan salah seorang pejabat daerah.
Informasi tersebut menjadi perhatian BPM. Organisasi kepemudaan ini meminta panitia dan peserta Musda memastikan proses pemilihan berlangsung bebas dari tekanan, intervensi, maupun mobilisasi aparatur sipil negara (ASN).
“Sudahlah, cara-cara lama jangan dipakai lagi. Kepala daerah seharusnya tidak memberikan izin rangkap jabatan kepada ASN di organisasi lain yang tidak dimandatkan oleh peraturan. Pejabat eselon II semestinya fokus menuntaskan tanggung jawab dinasnya dan mendukung pencapaian target utama daerah,” tegas Herry.
Menurut dia, persoalannya bukan semata-mata boleh atau tidaknya seorang ASN menjadi pengurus organisasi masyarakat. Ada persoalan prioritas kerja, tanggung jawab jabatan, hingga potensi benturan kepentingan yang harus diperhitungkan.
Sorotan BPM terutama tertuju pada sektor pendidikan Ketapang yang masih menghadapi pekerjaan besar. Herry menyebut sekitar 17 ribu anak belum mengenyam pendidikan dan sejumlah ruang belajar masih dalam kondisi tidak layak.
Ia mempertanyakan urgensi seorang kepala dinas menambah tanggung jawab sebagai pemimpin organisasi ketika persoalan mendasar di sektor pendidikan belum tuntas.
“Kadis Pendidikan itu memegang tanggung jawab besar. Saat ini masih ada 17 ribuan anak tidak sekolah dan masih banyak ruang belajar yang tidak layak. Coba dilihat di laman LPSE, per hari ini baru sedikit sekali proyek perbaikan sekolah pada APBD Perubahan yang sudah masuk proses kontrak,” ujarnya.
BPM juga mengingatkan pentingnya mitigasi risiko hukum dalam pengelolaan Dinas Pendidikan. Menurut Herry, kepala dinas harus memastikan seluruh program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan agar tidak membuka ruang persoalan hukum baru.
Bagi BPM, jabatan publik bukan sekadar kedudukan administratif. Jabatan itu membawa tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kinerja. Karena itu, keinginan menduduki posisi strategis di organisasi adat semestinya tidak menggeser prioritas pelayanan publik.
MABM Jangan Menjadi Perpanjangan Birokrasi
Lebih jauh, BPM mengingatkan MABM agar tidak kehilangan independensinya. Organisasi adat tersebut harus tetap berdiri sejajar dengan pemerintah daerah sebagai mitra pembangunan kebudayaan, bukan menjadi perpanjangan tangan kekuasaan.
MABM, kata Herry, harus memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, bahkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah apabila dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Jika kepemimpinan organisasi terlalu dekat dengan kepentingan birokrasi, independensi dalam menyuarakan kepentingan masyarakat Melayu berpotensi dipertanyakan.
Di sinilah persoalan Musda menjadi lebih besar daripada sekadar perebutan kursi ketua. Yang dipertaruhkan adalah kemandirian organisasi adat dalam menentukan arah perjuangannya.
BPM meminta panitia tidak memberikan perlakuan istimewa kepada calon tertentu. Seluruh kandidat harus memperoleh kesempatan yang sama dan dinilai berdasarkan rekam jejak pengabdian, kapasitas kepemimpinan, serta program kerja.
Proses pemilihan juga harus berjalan sesuai AD/ART, tanpa tekanan dari pejabat maupun mobilisasi ASN.
Herry menegaskan, dukungan anggaran pemerintah terhadap kegiatan kebudayaan tidak boleh ditukar dengan kendali atas kepemimpinan organisasi.
“Jangan hanya bicara tidak ada larangan ASN menjadi ketua ormas. Tanggung jawab jabatan harus didahulukan dan benturan kepentingan harus dihindari. MABM harus mandiri, sejajar sebagai mitra pemerintah, serta berani menyuarakan aspirasi dan kritik,” katanya.
Ia meminta Pemkab Ketapang menunjukkan penghormatan terhadap adat dan budaya Melayu dengan membiarkan organisasi menentukan pemimpinnya sendiri.
“Dukungan biaya bukan alasan untuk mengatur siapa yang nanti menjadi ketua. Kami meminta panitia dan peserta Musda menjaga marwah dengan menjalankan pemilihan secara terbuka, adil, dan sesuai AD/ART. Pemkab harus menghormati pilihan organisasi,” ujar Herry.
Musda MABM Ketapang 2026 kini bukan hanya soal siapa yang akan menduduki kursi ketua. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi ujian bagi komitmen semua pihak dalam menjaga independensi organisasi adat dari pengaruh kekuasaan.*(tim)**
