RESPONSIVE.KALBAR.COM,PONTIANAK- Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat memasang target besar dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Organisasi petani itu menargetkan 50-60 persen kebutuhan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat berasal langsung dari petani, peternak dan nelayan lokal.
Target tersebut menjadi salah satu agenda utama Rapat Kerja HKTI Kalbar 2026 yang digelar di Pontianak, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Ketua DPD HKTI Kalbar Ria Norsan mengatakan penguatan sektor pangan tidak boleh berhenti pada slogan swasembada. Menurut dia, organisasi harus masuk ke persoalan riil petani, mulai dari produksi, kelembagaan, distribusi hingga kepastian pasar.
“HKTI harus mampu menjadi lembaga pemberi solusi nyata atas berbagai permasalahan petani di lapangan,” kata Norsan.
Ria Norsan yang juga Gubernur Kalbar menyebut hasil Rapat Kerja Nasional HKTI telah memberikan mandat agar organisasi memperkuat konsolidasi hingga tingkat paling bawah. Konsolidasi itu mencakup DPN, DPD, DPC, PAC hingga pengurus ranting, disertai kaderisasi terstruktur.
Di Kalimantan Barat, agenda tersebut akan diarahkan pada penguatan organisasi otonom, regenerasi petani, digitalisasi keanggotaan dan penguatan sekretariat.
Namun persoalan yang dihadapi sektor pertanian Kalbar tidak sederhana.
Mayoritas Pelaku Pertanian Berusia di Atas 40 Tahun
Norsan menyoroti persoalan regenerasi petani yang dinilai menjadi salah satu ancaman serius bagi keberlanjutan pangan Kalimantan Barat.
Lebih dari 70 persen pelaku usaha pertanian di Kalbar disebut berusia di atas 40 tahun. Sementara proporsi petani milenial baru mencapai 28,84 persen.
Kondisi ini menjadi ironi di tengah Kalbar yang masih memiliki basis ekonomi kuat di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
Sebanyak 45,7 persen tenaga kerja Kalbar menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
“Penguatan sektor ini merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas dan pemerataan ekonomi daerah,” ujar Norsan.
Persoalan lain terlihat dari perubahan struktur usaha pertanian. Jumlah Usaha Pertanian Perorangan disebut mengalami penurunan 17,22 persen. Sebaliknya, Rumah Tangga Usaha Pertanian meningkat 11,67 persen dan perusahaan pertanian melonjak 48,78 persen.
Menurut Norsan, angka tersebut mengindikasikan mulai bergeraknya industrialisasi pertanian di kawasan pedesaan maupun perkotaan.
Tetapi perubahan itu juga menuntut pengawalan. Jangan sampai industrialisasi pertanian justru membuat petani hanya menjadi pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah dan keuntungan terbesar dinikmati pihak lain.
MBG Jadi Pasar Besar Petani Kalbar
Sekretaris DPD HKTI Kalbar M Imanullah mengatakan HKTI ingin menjadikan program MBG sebagai pasar strategis bagi produksi pangan lokal.
Melalui program “Pengawalan Rantai Pasok Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (ProSN MBG) di Provinsi Kalbar”, HKTI akan mengonsolidasikan petani, peternak, nelayan dan industri pengolahan lokal.
Targetnya jelas: 50-60 persen kebutuhan bahan baku pangan untuk Satuan Pelayanan MBG di Kalbar ditopang produksi lokal.
Artinya, uang yang berputar dari program pangan nasional diharapkan tidak seluruhnya mengalir keluar daerah.
“Melalui pilar digitalisasi dan penguatan ekonomi koperasi, HKTI mengambil peran vital pada fase pengadaan dengan mengonsolidasikan petani, peternak, nelayan dan industri pengolahan lokal,” kata Imanullah.
Bagi HKTI, keberhasilan MBG bukan hanya soal makanan sampai ke meja penerima manfaat. Program itu juga harus mampu menciptakan pasar yang pasti bagi petani dan menggerakkan ekonomi desa.
Jangan Sampai Petani Hanya Jadi Penonton
HKTI Kalbar juga menyiapkan sejumlah program jangka pendek. Di antaranya pelatihan Smart Farming untuk 500 petani muda, pemetaan kawasan produksi berbasis GIS, pembentukan embrio koperasi tani di tiga sentra produksi serta pemutakhiran data keanggotaan.
Data menjadi penting, terutama untuk memperbaiki tata kelola distribusi pupuk bersubsidi.
Tanpa data yang akurat, persoalan klasik pertanian—mulai dari distribusi pupuk, akses pasar hingga ketepatan sasaran bantuan—akan terus berulang.
Karena itu, HKTI ingin membangun basis data petani sekaligus memperkuat koperasi sebagai kendaraan ekonomi.
Pemerintah Diminta Jangan Berhenti pada Program
Imanullah mengatakan HKTI akan memanfaatkan program Gema Membangun Desa milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pendataan, sosialisasi dan pemetaan potensi pertanian hingga pelosok.
Menurut dia, data lapangan harus menjadi bahan penyusunan kebijakan.
Persoalannya, program pemerintah akan kehilangan daya dorong apabila tidak diikuti kepastian pasar, harga yang layak dan rantai distribusi yang efisien.
Karena itu, target pasokan lokal untuk MBG menjadi ujian bagi HKTI sekaligus pemerintah daerah.
Jika target 50-60 persen itu benar-benar terealisasi, MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi. Program tersebut bisa berubah menjadi mesin ekonomi baru bagi petani, peternak dan nelayan Kalimantan Barat.
Sebaliknya, jika bahan pangan untuk program bernilai besar itu tetap didatangkan dari luar daerah, maka petani lokal hanya akan menjadi penonton di tengah program nasional yang seharusnya membuka pasar bagi mereka.
HKTI Kalbar kini menaruh taruhan pada satu pertanyaan: mampukah produksi pangan lokal menjadi tuan rumah di daerah sendiri?(OK)
