RESPONSIVE.KALBAR.CO, SANGGAU- Gelombang protes terhadap pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Barat terus meluas. Setelah sejumlah elemen masyarakat menyuarakan keberatan, kini Dewan Pimpinan Daerah Majelis Adat Budaya Melayu (DPD MABM) Kabupaten Sanggau menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja PT PLN (Persero).
Ketua DPD MABM Kabupaten Sanggau, Budi Darmawan, menilai PLN gagal memberikan kepastian layanan kepada masyarakat. Menurut dia, penjelasan yang disampaikan perusahaan juga belum mampu menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai penyebab pemadaman yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir.
“Kami sudah tidak percaya lagi kepada PLN. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jujur dan transparan mengenai apa yang sebenarnya terjadi,” kata Budi, Selasa, 7 Juli 2026.
Budi menyoroti adanya perbedaan informasi yang beredar di masyarakat dengan penjelasan resmi PLN. Menurut dia, isu yang berkembang menyebut pemadaman dipicu persoalan pasokan batu bara, sementara PLN menyatakan gangguan berasal dari kerusakan teknis pada salah satu unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
“Isu yang saya dengar karena PLN tidak mampu menyediakan batu bara. Tetapi di media, pimpinan PLN menyampaikan penyebabnya kerusakan teknis pada PLTU. Dua penjelasan ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat,” ujarnya.
Selain mempertanyakan penyebab pemadaman,MABM Sanggau juga menyoroti pelaksanaan jadwal pemadaman yang dinilai tidak konsisten. Menurut Budi, pemadaman di sejumlah kawasan, termasuk Jalan PH Sulaiman, kerap berlangsung lebih lama dibandingkan jadwal yang diumumkan.
“Jadwalnya tiga sampai lima jam, tetapi kenyataannya bisa mencapai tujuh jam. Hampir setiap hari masyarakat harus menghadapi kondisi seperti ini,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut telah berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kata dia, menjadi kelompok yang paling merasakan kerugian akibat terganggunya pasokan listrik.
Budi mengingatkan, apabila pemadaman terus berlanjut tanpa kepastian penyelesaian, kekecewaan masyarakat berpotensi semakin meluas. Karena itu, ia mendesak PLN segera menghentikan pemadaman bergilir dan memberikan kepastian kepada pelanggan.
“Kami sebenarnya tidak ingin berbicara soal aksi demonstrasi. Tetapi jangan paksa masyarakat turun ke jalan hanya karena PLN tidak mampu memberikan kepastian pelayanan,” tegasnya.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyatakan pemadaman bergilir di Kalimantan Barat dilakukan akibat penurunan kemampuan pasok Sistem Kelistrikan Kalimantan Barat setelah terjadi kebocoran boiler pada salah satu unit PLTU berkapasitas besar.
Manager Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat, Mukhlis Zarkasih, mengatakan pembatasan aliran listrik dilakukan untuk menjaga keandalan sistem dan mencegah gangguan yang lebih luas. Ia juga menegaskan gangguan tersebut tidak berkaitan dengan ketersediaan batu bara yang disebut masih dalam kondisi aman.
PLN memperkirakan proses perbaikan membutuhkan waktu sekitar satu minggu sembari mengoptimalkan pembangkit yang tersedia dan menambah pasokan dari pembangkit mitra guna mempercepat pemulihan sistem kelistrikan.*(*)**
