RESPONSIVE.KALBAR.COM,KETAPANG-Pernyataan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni terkait jumlah hotspot di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berbeda dengan data yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Barat.
Raja Juli Antoni menyebut jumlah hotspot di Kabupaten Ketapang tinggal 13 titik. Sementara itu, berdasarkan data BMKG Kalimantan Barat pada Selasa (8/9/2026) pukul 00.00 hingga 16.00 WIB, masih tercatat 216 titik panas atau hotspot di Kabupaten Ketapang.
Dari 216 titik tersebut, sebanyak 205 titik memiliki tingkat kepercayaan sedang, tujuh titik tingkat kepercayaan tinggi, dan empat titik tingkat kepercayaan rendah.
Jumlah tersebut memang mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan sehari sebelumnya.
Pada Senin (7/9/2026), BMKG Kalimantan Barat mencatat 678 titik panas di Kabupaten Ketapang. Artinya, dalam sehari jumlah hotspot berkurang 462 titik atau sekitar 68,1 persen.
Namun, angka tersebut masih terpaut cukup jauh dengan 13 hotspot yang disampaikan Raja Juli Antoni.
Perbedaan data ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar angka 13 hotspot yang disampaikan Menteri Kehutanan. Apakah angka tersebut merupakan jumlah hotspot yang terdeteksi satelit atau jumlah titik api yang telah ditemukan dan diverifikasi petugas di lapangan.
Hotspot merupakan indikasi titik panas yang terdeteksi melalui penginderaan jauh satelit. Sementara titik api mengarah pada lokasi yang telah teridentifikasi mengalami kebakaran dan dapat dipastikan melalui pengecekan di lapangan.
Raja Juli Antoni menyampaikan angka 13 hotspot tersebut setelah melakukan rapat koordinasi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang dan unsur terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kantor Bupati Ketapang, Selasa (8/9/2026).
” Sekali lagi dari data yang ada per malam tadi, hotspot di Ketapang, berkat kerja sama semua pihak, Bupati, TNI, Polri, KPH, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api dan sebagainya. Angkanya terus turun, tinggal 13 hotspot,” kata Raja Juli Antoni.
Ia mengingatkan agar penurunan angka hotspot tidak membuat seluruh pihak lengah dalam menangani karhutla.
“Tapi jangan sampai penurunan angka hotspot ini membuat kita justru menganggap kerja sudah selesai. Buat kita menjadi berleha-leha,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan jumlah hotspot justru harus menjadi momentum untuk mempercepat penanganan titik api yang masih ada.”Justru momentum. Mumpung 13, semua harus mengejar titik-titik apinya dan disesuaikan dipadamkan,” kata Raja Juli.
Perbedaan angka hotspot tersebut menjadi perhatian karena data hotspot merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan karhutla.Terlebih, pola penurunan angka hotspot juga sebelumnya terjadi saat kunjungan Presiden ke Kalimantan Barat.
Pada 21 Agustus 2026, jumlah hotspot disebut masih berada di atas 3.000 titik. Kemudian pada 22 Agustus, angkanya turun menjadi di bawah 3.000 titik.Sehari setelah kunjungan Presiden, pada 23 Agustus 2026, jumlah hotspot kembali disebut turun hingga di bawah 1.000 titik.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai faktor yang menyebabkan angka hotspot dapat berubah cukup drastis, termasuk perbedaan angka yang disampaikan pemerintah pusat dengan data pemantauan BMKG Kalimantan Barat.
Kejelasan mengenai sumber dan metode penghitungan angka hotspot menjadi penting agar informasi terkait perkembangan penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.*(Tim)**
