RESPONSIVE.KALBAR.COM,KETAPANG –Hampir dua tahun berjalan, penanganan dugaan tindak pidana korupsi proyek Food Estate Teluk Keluang masih menjadi sorotan publik. Minimnya informasi mengenai perkembangan perkara tersebut memunculkan desakan agar aparat penegak hukum membuka perkembangan penanganannya secara transparan.
Tokoh muda Ketapang, Jakaria, S.H., menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang sedang dilakukan oleh Polda Kalimantan Barat. Namun, ia menilai penghormatan terhadap proses hukum tidak boleh menjadi alasan bagi sebuah perkara publik kehilangan kepastian.
“Proses hukum harus dihormati, tetapi masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana perkara ini berjalan. Jangan sampai sebuah kasus dugaan korupsi yang menyangkut kepentingan publik justru tenggelam tanpa kejelasan,” kata Jakaria.
Menurut dia, lamanya penanganan perkara tersebut mulai menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Terlebih, dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek pemerintah menyentuh langsung aspek penggunaan anggaran negara dan kepentingan masyarakat.
Jakaria meminta Polda Kalimantan Barat memberikan penjelasan terbuka mengenai status terbaru perkara tersebut. Jika terdapat kendala dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, menurutnya, hal itu perlu disampaikan sesuai batas kewenangan hukum agar publik memahami alasan lamanya proses berjalan.
Namun apabila penyidik telah menemukan kecukupan alat bukti, ia berharap perkara tersebut segera diproses ke tahap berikutnya sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Publik tidak meminta proses hukum dipaksakan. Yang dituntut adalah kepastian. Apakah perkara ini dilanjutkan, dihentikan berdasarkan alasan hukum yang jelas, atau masih membutuhkan pendalaman,” ujarnya.
Jangan Biarkan Kepercayaan Publik Tergerus
Jakaria mengingatkan bahwa penanganan perkara korupsi memiliki dimensi lebih luas dibanding sekadar proses hukum. Menurutnya, transparansi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Sebab, kata dia, perkara dugaan korupsi yang berlarut tanpa penjelasan berpotensi melahirkan berbagai persepsi di masyarakat.
“Kepercayaan publik dibangun dari keterbukaan dan kepastian. Masyarakat tidak menuntut siapa yang harus dihukum, tetapi menuntut agar hukum berjalan secara profesional dan tidak kehilangan arah,” tegasnya.
Ia berharap Polda Kalbar menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi dengan memastikan penanganan dugaan perkara Food Estate Teluk Keluang berjalan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi terbaru dari Polda Kalimantan Barat terkait perkembangan penanganan dugaan perkara tersebut. Redaksi membuka ruang konfirmasi kepada pihak terkait untuk memberikan penjelasan sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.*(Tim)***
Sumber : Jakaria.sh tokoh muda di ketapang
