RESPONSIVE.KALBAR.COM,KETAPANG –Ketika pemerintah daerah terus menyerukan efisiensi anggaran, sorotan justru mengarah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Ketapang. Nilai belanja yang mencapai miliaran rupiah kini dipertanyakan publik: ke mana anggaran itu mengalir dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat?
Data yang dihimpun menunjukkan, Dinas PUTR Ketapang menganggarkan sekitar Rp2,638 miliar untuk perjalanan dinas. Di sisi lain, terdapat pula anggaran swakelola senilai Rp10 miliar yang hingga kini masih menunggu penjelasan terbuka mengenai rincian pekerjaan, lokasi kegiatan, serta hasil pelaksanaannya.
Total nilai tersebut bukan angka kecil. Ia berasal dari uang publik yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Namun, pertanyaan publik semakin tajam ketika sejumlah komponen biaya proyek infrastruktur ikut menjadi perhatian.
Biaya Pengawasan Proyek Ikut Jadi Sorotan
Pada pembangunan Jembatan Sungai Pesaguan dengan nilai pekerjaan sekitar Rp1,9 miliar, biaya pengawasan disebut mencapai Rp100 juta.
Angka serupa juga disebut muncul pada proyek Jembatan Girder Kepari, sementara Jembatan Sepotong disebut memiliki biaya pengawasan sekitar Rp80 juta.
Besarnya biaya tersebut kini memunculkan tuntutan agar pemerintah daerah menjelaskan secara rinci dasar perhitungan, standar yang digunakan, serta kesesuaian dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.
Publik berhak mendapatkan jawaban, bukan sekadar daftar angka dalam dokumen anggaran.
Anggaran Drainase Dipertanyakan, Banjir Masih Berulang
Tidak kalah penting, persoalan drainase kembali menjadi sorotan.
Sejumlah pekerjaan drainase disebut banyak menggunakan mekanisme penunjukan langsung. Mekanisme tersebut secara aturan memang tersedia, tetapi publik mempertanyakan transparansi proses, alasan penggunaan metode tersebut, serta bagaimana kualitas hasil pekerjaan setelah anggaran dibelanjakan.
Sebab persoalan di lapangan masih terlihat.
Ketika hujan deras turun, sejumlah kawasan pusat Kota Ketapang kembali menghadapi genangan. Pada Minggu (28/6/2026), air kembali menggenangi sejumlah ruas, di antaranya Jalan DI Panjaitan, Jalan Diponegoro, kawasan Pendopo Bupati, serta jalur utama lainnya.
Pertanyaan yang kemudian muncul: jika anggaran infrastruktur terus digelontorkan, mengapa persoalan dasar seperti banjir masih menjadi masalah berulang?
Kepala Dinas Lempar ke Bidang Teknis
Saat dikonfirmasi mengenai sejumlah anggaran yang menjadi perhatian, Kepala Dinas PUTR Ketapang, H. Dennery,menyatakan tidak mengetahui rincian secara keseluruhan.
“Saya tidak tahu secara terperinci. Masing-masing bidang yang lebih paham sesuai tugasnya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut membuka pertanyaan baru mengenai sistem pengawasan dan kendali internal dalam pengelolaan program bernilai miliaran rupiah.
Terkait pekerjaan drainase yang menggunakan mekanisme penunjukan langsung, Dennery meminta agar hal tersebut dikonfirmasi kepada bidang yang menangani.
“Untuk urusan Bidang Sumber Daya Air, silakan tanya langsung kepala bidangnya yang menangani perencanaan dan pelaksanaannya,” katanya.
LAKI: Jangan Sampai Anggaran Publik Menjadi Ruang Tanpa Pengawasan
Wakil Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Ketapang, Ujang Yandi, meminta aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap berbagai pertanyaan publik mengenai pengelolaan anggaran PUTR.
Ia mempertanyakan peran pengawasan Polda Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, maupun KPK dalam memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan.
“Kami ingin melihat keseriusan aparat. Masyarakat Ketapang menunggu apakah ada langkah pengawasan, pemeriksaan, atau audit apabila ditemukan hal-hal yang membutuhkan pendalaman,” ujar Ujang kepada awak media, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, setiap penggunaan uang negara harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Transparansi, kata dia, merupakan benteng utama agar tidak muncul dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Publik Menunggu: Penjelasan atau Pemeriksaan?
Sorotan terhadap PUTR Ketapang kini bukan hanya soal angka dalam APBD, tetapi soal kepercayaan masyarakat.
Anggaran besar harus berbanding lurus dengan hasil yang nyata. Infrastruktur harus menjawab kebutuhan warga, bukan hanya menjadi catatan dalam laporan administrasi.
Masyarakat kini menunggu satu hal: penjelasan yang terang.
Apakah seluruh anggaran tersebut telah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal, atau masih ada persoalan yang perlu dibuka melalui pemeriksaan lebih lanjut.
Hingga berita ini diterbitkan, Pihak terkait belum memberikan rincian lengkap mengenai pos anggaran yang menjadi sorotan.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait sesuai prinsip jurnalistik.*(Tim)***
