Responsivekalbar – Komunitas Bina Asri berkaloborasi bersama Pemerintah Kota atau Pemkot Pontianak dalam menanggulangi penyakit Tuberkulosis atau TBC.
Koloborasi ini terjalin dalam kegiatan pertemuan komunitas dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan layanan TBC dalam Jejaring District Private Public Mix atau DPPM, yang berlangsung di Wisma Tanjung Ria Kota Pontianak, Selasa (17/10/2023)
Sebagaimana diketahui, TBC merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya di seluruh dunia hingga mengakibatkan kematian.
Menurut Laporan TBC Global 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2023, Indonesia berada di peringkat kedua dunia dengan tingkat penyebaran TBC tertinggi, setelah India.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan bahwa terdapat sekitar 969.000 kasus TBC di Indonesia, sementara jumlah kasus yang sudah dilaporkan saat ini adalah sebanyak 717.941 kasus.
Oleh karena itu, penanggulangan TBC di Indonesia memerlukan keterlibatan dari berbagai sektor, tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta.
Oleh sebab itu, di Indonesia telah mengembangkan strategi Public-Private-Mix berbasis kabupaten/kota, termasuk Kota Pontianak.
“DPPM dipergunakan untuk meningkatkan deteksi kasus dan memastikan perawatan TBC sesuai standar,” kata Sarinah, Koordinator Program SSR Bina Asri Pontianak.
Sarinah mengatakan, dalam implementasi DPPM, masyarakat menggunakan pendekatan public watch untuk memantau dan mengevaluasi kualitas layanan TBC, yang terkait dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Standar ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 4/2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59/2021 yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC (OTT).
Menurutnya, untuk mengimplementasikannya diperlukan sebuah platform yang memfasilitasi masukan dan pengalaman penerima manfaat atau pasien dalam mengakses layanan TBC, yang dikenal sebagai Community Based Monitoring Feedback atau CBMF.
Sarinah menjelaskan, CBMF merupakan kerangka kerja berbasis komunitas yang mendorong penerima manfaat untuk mengevaluasi efektivitas, kualitas, aksesibilitas, dampak program, dan layanan kesehatan.
“Saya harap platform ini dapat diisi secara sukarela oleh penerima manfaat dalam hal ini pasien setelah mereka mendapatkan layanan TBC di Fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyenkes,” harapnya.
Selain itu, untuk mengatasi stigma dan diskriminasi terhadap pasien TBC, telah dikembangkan mekanisme CBMF dalam bentuk pertanyaan yang diunggah melalui Google Form, yang dikelola oleh komunitas Bina Asri.
“Pengisian umpan balik dapat dilakukan oleh pasien diseluruh Puskesmas di Kota Pontianak dan faskes swasta yang telah bekerja sama dengan komunitas,” jelasnya.
Ia memaparkan, tantangan yang dihadapi oleh komunitas dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan OTT adalah adanya stigma yang masih meluas dimasyarakat terkait penyakit TBC dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri jika mengalami gejala TBC.
“Gejala seperti memiliki gejala batuk, gejala lain yang mencurigakan dan faktor risiko tertentu seperti perokok, riwayat penyakit jantung, ibu hamil, lansia, riwayat diabetes, dan anak-anak yang telah berinteraksi dengan pasien TBC positif atau tinggal serumah dengannya”, ujar sarinah.
Berdasarkan data yang tercatat dalam komunitas Bina Asri pontianak, terdapat sekitar 4.748 orang terduga (suspect) TBC di Kota Pontianak yang memenuhi syarat untuk dirujuk ke fasyankes.
Namun, hanya 1.574 orang yang benar-benar melakukan pemeriksaan di fasyankes dan ditangani, berarti hanya sekitar 33% dari mereka yang memenuhi syarat telah memeriksakan diri.
“Sisanya, sekitar 77%, belum melakukan pemeriksaan, dan ini berpotensi menjadi kasus TBC aktif di masa mendatang”, ungkapnya.
Oleh karena itu, penting bagi orang terduga TBC untuk segera melakukan pemeriksaan agar tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih awal.
Dalam kegiatan tersebut, hadir juga Dinas Kesehatan Kota Pontianak, KOPI TB, Puskesmas, dan Rumah Sakit pemerintah dan swasta. (#***G)
