RESPONSIVEKALBAR.COM
KETAPANGĀ
Detail Engineering Design (DED) Jaringan Intra Pemerintah yang dilaksanakan oleh Diskominfo Ketapang kembali disorot. Pasalnya proyek senilai Rp. 225.000.000 yang bersumber APBD Perubahan Tahun anggaran 2024 ini sangat tidak transparan dan belum dirasakan manfaatnya secara signifikan.
Rahmi S.T M.T seorang konsultan di Pontianak menyatakan DED Diskominfo tersebut mubazir dan terkesan memaksakan penghamburan keuangan negara.
” Anggaran 225 juta untuk sebuah pekerjaan kecil DED Jaringan Intra Pemerintah di lingkup Pemda Ketapang, itu sangat tidak masuk akal. 100 juta atau 150 juta itu sudah maksimal untuk penyusunan DED Skala kecil demikian. Apa tidak ada ” permainan” dalam pekerjaan ini ya ” tanya Rahmi dengan senyum
Bukan tidak mungkin biasanya pengguna anggaran hanya memakai nama perusahan dari luar dan dikerjakan secara swakelola oleh “orang dalam”. Perusahaan cukup mendapatkan fee administrasi 3 % – 4 % saja, tambah Rahmi lagi.
Item DED Jaringan Intra Pemerintah, yang merupakan salah satu bagian dari 26 paket pengadaan barang jasa di Diskominfo Ketapang awalnya disorot oleh Suryadi, aktivis LSM Peduli Kayong Ketapang
” 26 PBJ di Diskominfo senilai Rp 5.069.598.691 (lima milyar enam puluh sembilan juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan enam ratus sembilan puluh satu rupiah) sangat rawan penyimpangan. Apalagi waktu APBD Perubahan waktunya sangat singkat yaitu bulan Oktober hingga Desember saja” ujar Suryadi
Untuk itu, Herman salah seorang tokoh masyarakat Ketapang mendesak aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian maupun kejaksaan untuk memeriksa Pengguna Anggaran di Diskominfo Ketapang karena dinilai telah dengan sengaja menyebabkan kerugian keuangan negara.
” Aksi APH sangat kami tunggu, apalagi Pemerintahan Prabowo saat ini sangat mengedepankan clean Goverment and good goverment ” ujar Herman lagi*(tim/red/den/her/f)**
