RESPONSIVEKALBAR.COM,PONTIANAK-Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Emilwan Ridwan mengajak insan pers memperkuat komunikasi dan keterbukaan informasi penegakan hukum. Pesan itu disampaikan dalam Coffee Morning bersama Persatuan Wartawan Mitra Kejati Kalbar di Kantor Kejati Kalbar, Kamis, 3 September 2026.
Pertemuan tersebut digelar dalam rangkaian Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Namun, di balik suasana santai dan permainan catur serta gaplek, ada pesan yang lebih serius: kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tidak lahir dari seremoni, melainkan dari keterbukaan dan kerja yang bisa diuji.
Emilwan mengatakan hubungan Kejaksaan dengan media bukan sekadar urusan silaturahmi kelembagaan. Menurut dia, media memiliki posisi penting dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat secara akurat, berimbang, terbuka, dan bertanggung jawab.
Kejaksaan dan pers memang bekerja di ruang yang berbeda. Jaksa bekerja berdasarkan hukum dan kewenangan penegakan hukum, sedangkan wartawan bekerja berdasarkan kepentingan publik atas informasi.
Tetapi keduanya bertemu pada satu titik: fakta.
Karena itu, Emilwan menilai komunikasi antara Kejaksaan dan media harus terus dibangun agar informasi yang keluar ke publik tidak menimbulkan kesalahpahaman.
KEPERCAYAAN TAK CUKUP DIBANGUN DENGAN KATA-KATA
Emilwan menegaskan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan harus dibangun melalui pelaksanaan tugas yang nyata.
Ia menyatakan jajaran Kejati Kalbar berkomitmen menerapkan tujuh Perintah Harian Jaksa Agung dalam pelaksanaan tugas.
Tujuh perintah itu mencakup menjunjung nilai Ketuhanan, menjaga marwah dan kehormatan Kejaksaan, mendukung Asta Cita dan program prioritas Presiden, bekerja profesional dengan hati nurani serta menjunjung kebenaran dan keadilan, memperkuat sinergi dan kolaborasi, menjaga kesederhanaan dan keteladanan, serta responsif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan hukum.
“Ketujuh perintah ini bukan hanya untuk diingat, tetapi harus kita implementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas,” kata Emilwan.”Pernyataan tersebut mengandung konsekuensi yang tidak ringan.
Sebab integritas lembaga penegak hukum pada akhirnya tidak diukur dari seberapa sering ia menyebut kata profesionalitas, keadilan atau transparansi. Ukurannya adalah bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan ketika berhadapan dengan perkara yang menyentuh kepentingan publik.
MEDIA BUKAN SEKADAR MITRA PUBLIKASI
Emilwan juga meminta jajaran Kejati Kalbar terbuka terhadap kritik dan masukan.
“Kita ingin ke depan Kejaksaan semakin dipercaya masyarakat. Untuk itu, mari kita bekerja dengan sebaik-baiknya, terbuka terhadap kritik dan masukan, serta terus melakukan evaluasi dan perbaikan,” ujarnya.
Pernyataan ini menjadi penting karena kritik terhadap lembaga penegak hukum merupakan bagian dari kontrol publik.
Media bukan hanya saluran untuk menyebarkan keberhasilan institusi. Wartawan juga memiliki tugas mempertanyakan perkara yang belum terang, menguji pernyataan pejabat, dan membuka ruang bagi masyarakat yang merasa kepentingannya belum terjawab.
Hubungan yang sehat antara Kejaksaan dan pers justru tidak seharusnya dibangun dengan saling menyenangkan.
Kejaksaan membutuhkan media untuk menjelaskan kerja penegakan hukum. Media membutuhkan keterbukaan Kejaksaan untuk menguji kerja tersebut.
Di situlah sinergi diuji.
DARI CATUR DAN GAPLEK KE SOAL PENEGAKAN HUKUM
Coffee Morning berlangsung dalam suasana cair. Emilwan bahkan bermain catur dan gaplek bersama sejumlah perwakilan media.
Tidak ada salahnya pejabat penegak hukum sesekali meninggalkan suasana formal kantor dan berbicara dengan wartawan dalam suasana yang lebih santai.”Tetapi kedekatan personal tidak boleh mengaburkan fungsi masing-masing.
Wartawan tetap harus kritis.”Jaksa tetap harus profesional.”Dan informasi kepada publik tetap harus berpijak pada fakta serta hukum.
Sebab kepercayaan publik tidak dibangun melalui foto bersama atau permainan catur.
Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat perkara ditangani secara transparan, hukum diterapkan tanpa pandang bulu, hak masyarakat dihormati, dan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
UJIAN SEBENARNYA ADA DI LAPANGAN
Komitmen Kejati Kalbar untuk bekerja dengan integritas, profesionalitas, kepastian hukum, keadilan dan pendekatan humanis kini akan berhadapan dengan ujian sebenarnya: pelaksanaan di lapangan.”Publik tidak hanya membutuhkan slogan.
Masyarakat ingin tahu bagaimana Kejaksaan menangani perkara dugaan korupsi, bagaimana perkembangan penyidikan dijelaskan, bagaimana kerugian negara dihitung, siapa yang bertanggung jawab ketika bukti mengarah kepada seseorang, serta bagaimana perkara-perkara yang menyentuh kepentingan masyarakat diproses secara transparan.”Di titik itulah tujuh Perintah Harian Jaksa Agung memperoleh makna sebenarnya.
Bukan sekadar dibacakan. Bukan sekadar dikutip. Tetapi dibuktikan melalui tindakan.
Coffee Morning boleh berlangsung hangat.”Catur boleh mempertemukan dua pihak dalam satu papan.”Gaplek boleh mencairkan suasana.”Tetapi setelah meja permainan ditinggalkan, tugas masing-masing kembali pada tempatnya.”Kejaksaan menegakkan hukum.Pers mengawasi melalui pemberitaan.Dan publik menilai hasil akhirnya.
Sebab kepercayaan terhadap penegak hukum tidak lahir dari seberapa indah janji diucapkan, melainkan dari seberapa konsisten hukum ditegakkan ketika tidak ada yang boleh kebal di hadapannya.*(Red)**
