RESPONSIVEKALBAR .COM,KUBU RAYA-Kabut asap belum benar-benar pergi dari Kalimantan Barat. Di tengah keresahan warga dan aksi mahasiswa yang menuntut pemerintah lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan, sebuah video justru memperlihatkan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan terlibat adu argumen dengan warga.
Video tersebut beredar luas di media sosial pada Kamis, 3 September 2026. Lokasinya disebut berada di kawasan Bundaran Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya.
Dalam rekaman itu, Ria Norsan tampak berada di tengah massa mahasiswa. Mula-mula terjadi dialog. Mahasiswa menyampaikan pertanyaan dan tuntutan mengenai karhutla serta kabut asap yang masih menjadi masalah di Kalimantan Barat”Namun suasana berubah panas.
Gubernur terlihat terlibat perdebatan dengan sejumlah warga. Dalam bagian video yang beredar, Ria Norsan tampak membentak salah seorang warga yang terlibat dalam adu argumen.
Konteks lengkap percakapan tersebut belum diketahui. Video yang beredar juga belum dapat dipastikan merekam keseluruhan kejadian dari awal hingga akhir. Karena itu, ucapan dan tindakan para pihak masih perlu dikonfirmasi secara utuh.
Tetapi satu hal sulit diabaikan: Perdebatan itu terjadi ketika masyarakat sedang mempertanyakan persoalan yang menyentuh langsung kehidupan mereka—asap.
ASAP JADI LATAR, AMARAH JADI TONTONAN
Mahasiswa datang bukan untuk memperdebatkan perkara kecil. Mereka membawa isu karhutla, bencana yang setiap tahun berulang dan selalu meninggalkan pertanyaan yang sama: siapa yang bertanggung jawab ketika asap kembali mengepung permukiman?
Karhutla bukan sekadar angka hotspot di layar komputer pemerintah.
Asap berarti kualitas udara memburuk. Aktivitas masyarakat terganggu. Anak-anak terpapar polusi. Sekolah dan ruang publik terdampak. Dan dalam kondisi tertentu, transportasi udara pun ikut terganggu.
Karena itu, ketika gubernur bertemu mahasiswa yang sedang mempersoalkan karhutla, publik tentu berharap muncul jawaban: apa yang sudah dilakukan pemerintah, apa yang gagal, dan siapa yang harus bertanggung jawab?”Yang kemudian viral justru potongan perdebatan.
IRONI DI DEPAN BANDARA
Ria Norsan disebut berada di kawasan Bandara Supadio untuk menjemput Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni.”Namun kedatangan menteri tersebut dilaporkan terkendala kabut asap sehingga pesawat tidak dapat mendarat.
Di sinilah ironi itu muncul.”Kabut asap yang dipersoalkan mahasiswa bukan lagi sekadar keluhan warga di permukiman. Asap disebut telah ikut mengganggu aktivitas penerbangan.
Di tempat yang sama, gubernur kemudian berhadapan dengan kelompok mahasiswa yang menuntut penanganan karhutla.Kamera merekam peristiwa tersebut.”Media sosial menyebarkannya.,Publik kemudian menilai sendiri apa yang mereka lihat.
KETIKA KRITIK WARGA BERHADAPAN DENGAN KEKUASAAN
Dalam negara demokratis, pejabat publik tidak hanya dituntut mampu menjalankan pemerintahan, tetapi juga menghadapi kritik.”,Mahasiswa boleh bertanya. Warga boleh menuntut. Pemerintah wajib menjawab.
Perdebatan dalam sebuah aksi tentu bisa terjadi. Emosi juga dapat muncul. Tetapi ketika yang berhadapan adalah pejabat tertinggi di tingkat provinsi dengan masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi, ukuran etikanya menjadi lebih tinggi.
Gubernur bukan warga biasa.
Setiap gestur, ucapan dan responsnya dapat dibaca sebagai sikap pemerintah terhadap kritik masyarakat.”Karena itu, video tersebut semestinya tidak berhenti sebagai tontonan viral. Pemerintah perlu menjelaskan duduk perkara sebenarnya.
MASALAHNYA BUKAN SEKADAR SIAPA YANG MEMBENTAK
Publik tentu berhak mengetahui konteks utuh sebelum menarik kesimpulan.”,Tetapi pemerintah juga tidak boleh menggunakan persoalan konteks sebagai alasan untuk menghindari substansi kritik.”Sebab persoalan Kalimantan Barat hari ini bukan soal sebuah video berdurasi beberapa menit.
Persoalannya adalah karhutla yang kembali menjadi ancaman, asap yang mengganggu masyarakat, dan tuntutan publik agar pemerintah menunjukkan hasil nyata.
Jika benar kabut asap sampai menghambat pesawat yang hendak membawa Menteri Kehutanan ke Kalimantan Barat, maka persoalannya sudah jauh lebih serius daripada sekadar keluhan di media sosial.
Pemerintah tidak cukup mengatakan telah bekerja”Pemerintah harus menunjukkan hasil.
Berapa titik api yang berhasil dikendalikan? Berapa lahan yang terbakar? Siapa pemilik atau pengelola wilayah yang terbakar? Bagaimana penegakan hukumnya? Dan berapa besar anggaran publik yang telah dikeluarkan untuk menangani bencana asap?
Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada perang suara di tengah jalan.
ASAP TAK BISA DIBENTAK
Mahasiswa mungkin bisa dibubarkan.Warga mungkin bisa diminta tenang.”Video mungkin bisa diperdebatkan konteksnya.Tetapi asap tidak bisa diperintah untuk berhenti dengan bentakan.Ia tetap masuk ke rumah warga”Tetap mengganggu aktivitas.Tetap mengancam kesehatan.
Dan ketika jarak pandang memburuk hingga penerbangan terganggu, persoalannya berubah menjadi urusan keselamatan publik.Karena itu, yang ditunggu masyarakat Kalimantan Barat bukan sekadar klarifikasi mengenai sebuah video.
Mereka menunggu pemerintah menjawab mengapa asap masih ada, siapa yang harus bertanggung jawab, dan kapan negara benar-benar mampu membuat langit Kalimantan Barat kembali biru.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak memilih gubernur untuk memenangkan perdebatan dengan warga. Rakyat memilih pemerintah untuk menyelesaikan masalah.*(Tim)
