RESPONSIVE.KALBAR.COM,PONTIANAK-Penanganan kasus dugaan korupsi proyek Food Estate Teluk Keluangdi Kabupaten Ketapang kembali menjadi sorotan. Hampir dua tahun sejak penyelidikan mencuat, publik mempertanyakan sejauh mana perkembangan penanganan perkara yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan proyek pada masa pemerintahan mantan Bupati Ketapang, Martin Rantan.
Sejumlah pihak menilai hingga kini belum ada penjelasan terbuka mengenai perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kepastian hukum atas perkara yang menyangkut penggunaan anggaran publik.
Informasi yang dihimpun redaksi menunjukkan, penyelidikan proyek Food Estate Teluk Keluang telah berlangsung sejak pemeriksaan terhadap sejumlah pihak pada 2024. Namun, hingga memasuki 2025, belum terdapat penjelasan resmi kepada publik mengenai hasil penyelidikan, apakah perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, dihentikan, atau masih dalam proses pendalaman.
Lambannya perkembangan penanganan perkara tersebut memicu berbagai pertanyaan. Masyarakat berharap Polda Kalbar memberikan kepastian hukum sekaligus menyampaikan perkembangan perkara secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Namun, belakangan ini kembali mencuat informasi bahwa tim Polda Kalbar kembali melakukan pemeriksaan di lokasi pembangunan food estate yang terletak di Dusun Panca Bakti, Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Tim turun melakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi beberapa pembangunan di mega proyek yang dibuat oleh Bupati sebelumnya, Martin Rantan.
Wan (45) warga Kecamatan Matan Hilir Selatan (MHS) mengaku kecewa terhadap pembangunan food estate yang menelan anggaran APBD Ketapang miliaran bahkan belasan miliaran namun tanpa manfaat yang jelas dan terkesan untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Kita kesal, karena tidak memberi manfaat apapun buat masyarakat, bayangkan jika duit miliaran dipakai untuk membangun infrastruktur pasti lebih bermanfaat daripada di fokuskan membangun di teluk keluang tapi sampai sekarang siapa yang merasakan manfaatnya,” ketusnya.
Untuk itu, dirinya sangat mendukung dan mengapresiasi Polda Kalbar jika berani mengusut tuntas hingga menangkap siapa dalang utama dibalik pembangunan teluk keluang yang diduga merugikan keuangan negara tersebut.
“Cuma kan sudah bertahun-tahun tidak ada kepastian soal kasus ini, padahal secara kasat mata kami menilai bahwa pembangunan penuh kejanggalan, bayangkan berapa banyak proyek menggunakan uang negara bahkan pengadaan bibit dan hewan katanya tidak jelas wujud keberadaan apakah dijual lagi atau apa, tinggal Polisi kita harapkan mengungkap ini semua,” mintanya.
Sementara itu, Joko meminta agar Polda Kalbar yang menangani kasus dugaan korupsi di food estate teluk keluang bisa segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, dirinya mengingatkan agar tidak hanya menangkap para pelaku kecil dari besarnya dugaan kerugian negara yang ditimbulkan pembangunan yang dinilai tidak menerima manfaat tersebut.
“Saya dengar yang diperiksa cuma kadis dan PPK fi dinas perkim saat itu, jangan sampai berhenti disitu, karena proyek food estate itu adalah kebijakan Bupati dulu yakni Pak Martin Rantan, jadi harus diperiksa siapa yang membuat kebijakan tersebut, bahkan jika terbukti terlibat dan bersalah harus diusut tuntas,” mintanya.
Selain itu, dia juga menilai bahwa lokasi food estate hanya sebagai tameng untuk kepentingan kelompok tertentu terutama pejabat daerah lama, di mana dari informasi yang tidak lagi menjadi rahasia di tengah masyarakat, bahwa lokasi-lokasi di teluk keluang banyak milik Martin Rantan, mulai dari kebun sawit, hingga lokasi yang sering digunakan untuk berburu dan berlibur Martin Rantan beserta kolega.
“Bahkan sempat beredar, ada pengadaan di dinas pertanian, perkebunan dan pertenarkan Ketapang seprti bibit kopi, sawit dan sapi untuk teluk keluang tapi sekarang tidak jelas keberadaannya dan pernah viral video sapi-sapi diduga dari teluk keluang berada di lokasi milik bupati lama,” jelasnya.
Redaksi telah berupaya memperoleh konfirmasi dari Polda Kalimantan Barat terkait perkembangan penanganan dugaan korupsi proyek Food Estate Teluk Keluang.Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai status terbaru perkara tersebut.
CATATAN REDAKSI:Pembangun Proyek Food Estate Teluk Keluang ini di masa Pandemik covit 19 dimana di tahun 2019 hingga 2020 “Kabupaten ketapang masih dilanda covit 19.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi Polda Kalbar maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. Apabila terdapat penjelasan resmi atau perkembangan baru, berita ini akan diperbarui sesuai fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.*(tim)***
