Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Ketika Kursi Rapat DPRD Ditinggalkan: Publik Menanti Penjelasan ZN

Seorang pejabat publik memiliki hak untuk menjelaskan, sekaligus kewajiban moral untuk memberikan terang atas pertanyaan masyarakat.

poto ilustrasi anggota dprd partai pan ketika liburan di bali di duga bersama kekasih gelapnya .

RESPONSIVE.KALBAR.COM,KETAPANG- Sebuah Pertanyaan muncul di tengah masyarakat Ketapang: ke mana seorang wakil rakyat dari Partai PAN.dappil sat uber inisial ZN “ ketika agenda lembaga yang seharusnya menjadi ruang menyuarakan kepentingan warga sedang berjalan?ke bali Bersama kekasih gelapnya.

ZN belakangan menjadi sorotan setelah beredar informasi mengenai perselingkuhan nya dengan salah satu anak gadis tokoh emas di kota Ketapang “ketidakhadiran ZN  bukan tampa alsasan “ namun ZN lebih memilih liburan ke bali dengan kekasih gelapnya ke  tempat wisata yang cukup di kenal yaitu bali .

Dalam agenda sidang Paripurna DPRD Ketapang” ZN  yang merupakan anggota dprd Partai PAN daerah pemilihan Dapil satu Ketapang kota ini  Menyebar melalui berbagai kanal digital dan memicu perbincangan publik.

Persoalan ZN ini bukan semata tentang keberadaan seorang anggota legislatif, melainkan menyangkut tanggung jawab yang melekat pada jabatan publik. Sebab, setiap kursi di ruang sidang DPRD membawa mandat dari masyarakat yang memilihnya.Apalagi di dapil satu wilayah kota . tentu sangat penting bagi warga Ketapang

Sejumlah informasi yang beredar menyebut ZN sebagai anggota DPRD Ketapang wilayah pemilihan kota Ketapang dari Partai  PAN Melakukan Perjalanan ke Pulau bali  Pada saat yang berdekatan dengan agenda sidang pari purna berlansung di Gedung DPRD  Ketapang thn 2025 lalui .

Hingga kini, informasi tersebut masih memerlukan penjelasan dan verifikasi dari pihak-pihak terkait.

Redaksi telah berupaya meminta konfirmasi kepada ZN di no 0813 8361 XXXX. mengenai isu yang berkembang, termasuk meminta klarifikasi terkait aktivitas dan agenda kedewanannya. Namun sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi yang diterima.

Di tengah derasnya arus informasi digital, klarifikasi menjadi hal penting agar publik tidak hanya menerima kabar sepihak. Seorang pejabat publik memiliki hak untuk menjelaskan, sekaligus kewajiban moral untuk memberikan terang atas pertanyaan masyarakat.

Bagi masyarakat Ketapang, persoalan utamanya bukan sekadar kabar yang beredar, melainkan bagaimana seorang wakil rakyat menjalankan amanah yang diberikan kepadanya.

Redaksi membuka ruang hak jawab kepada ZN dan pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan sesuai Kode Etik Jurnalistik.*(*)***

 

Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *