Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

BPK Perwakilan Provinsi Kalbar Sebut Permohonan Kejaksaan Sudah Diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigatif. Laporan Penghitungan Kerugian Negara Ditargetkan Rampung 60 Hari Setelah Proses Penghitungan Dilakukan.

Posisi BPK RI pusat dalam penghitungan kerugian negara menjadi bagian penting dari perjalanan penanganan dugaan korupsi kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang.

BPK Perwakilan Provinsi Kalbar Sebut Permohonan Kejaksaan Sudah Diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigatif. Laporan Penghitungan Kerugian Negara Ditargetkan Rampung 60 Hari Setelah Proses Penghitungan Dilakukan.

RESPONSIVEKALBAR.COM, PONTIANAK –Penanganan dugaan korupsi kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang kembali menghadapi satu tahapan krusial: penghitungan kerugian negara.

Proses yang dinantikan untuk memperjelas arah penanganan perkara tersebut kini berada di tangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pusat, melalui Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigatif (DJPI). Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat masih menunggu proses penghitungan tersebut.

Kepastian mengenai mekanisme itu disampaikan Tri Pratondo Aryawan, Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan (HTUK) BPK Perwakilan Provinsi Provinsi Kalimantan Barat. Ia menjelaskan, kewenangan penghitungan kerugian negara atau daerah berada pada BPK RI pusat, bukan pada kantor Perwakilan di daerah.

“BPK Perwakilan Provinsi Kalbar hanya sebatas memfasilitasi permohonan dari kejaksaan kepada DJPI. Untuk penghitungan kerugian negara menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigatif,” jelasnya.

Ia menegaskan, proses pemeriksaan tersebut bukan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, melainkan oleh DJPI di BPK RI pusat.

Ketika ditanya mengenai perkembangan dan kepastian penyelesaian penghitungan kerugian negara perkara Napak Tilas, Tri mengaku belum mengetahui apakah proses tersebut sudah selesai atau masih berjalan.

“Kalau selesai atau belum, kami kurang tahu. Karena prosesnya bukan di BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, tetapi di DJPI, BPK pusat,” ujarnya.

Tri juga menjelaskan, batas waktu penyelesaian laporan adalah 60 hari setelah penghitungan dilakukan. Namun, keterangan tersebut belum memberikan kepastian kapan proses penghitungan akan dimulai dan kapan laporan hasilnya diterbitkan.

Kejati Kalbar Menunggu, Kepastian Perkara Masih Dipertanyakan

Posisi BPK RI pusat dalam penghitungan kerugian negara menjadi bagian penting dari perjalanan penanganan dugaan korupsi kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang.

Sebab, hasil penghitungan kerugian negara dapat menjadi salah satu unsur penting dalam memperjelas konstruksi perkara dan menentukan langkah penanganan selanjutnya oleh aparat penegak hukum.

Di tengah proses tersebut, publik masih menunggu kejelasan mengenai besaran kerugian negara, hasil pemeriksaan, serta perkembangan penanganan perkara oleh Kejati Kalbar.

Persoalannya bukan semata-mata siapa lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah sudah sejauh mana proses itu berjalan dan kapan hasilnya dapat diketahui publik?

Jika permohonan dari kejaksaan sudah diteruskan ke DJPI, transparansi mengenai tahapan berikutnya menjadi penting. Jangan sampai perkara yang telah menyita perhatian masyarakat justru terus berada dalam ketidakpastian tanpa penjelasan perkembangan yang memadai.

Publik Menunggu Jawaban

Kasus dugaan korupsi Napak Tilas bukan sekadar persoalan kegiatan budaya dan penggunaan anggaran daerah. Perkara ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan uang publik.

Karena itu, masyarakat berhak mengetahui perkembangan proses pemeriksaan, termasuk apakah penghitungan kerugian negara sudah mulai dilakukan, apakah terdapat kendala, serta kapan hasilnya diperkirakan dapat diserahkan kepada Kejati Kalbar.

Hingga kini, berdasarkan keterangan BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, permohonan penghitungan kerugian negara telah diteruskan kepada DJPI. Namun, kepastian penyelesaian dan hasil penghitungan masih belum diketahui oleh pihak Perwakilan BPK di daerah.

Kini perhatian tertuju kepada BPK RI pusat dan Kejati Kalbar. Publik menunggu bukan hanya hasil penghitungan angka kerugian negara, melainkan juga kejelasan arah penanganan perkara tersebut.

Sebab, semakin lama sebuah perkara dugaan korupsi tanpa kejelasan perkembangan, semakin besar pula pertanyaan publik terhadap keseriusan penuntasannya.

Catatan: Seluruh pihak yang disebut tetap harus diberi ruang untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai perkembangan penanganan perkara ini.*(tim investigasi khusus )

Sumber : SK Napak Tilas Kabupaten Ketapang/BPK  kalbar/Kejati kalbar

Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *