Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Rp4,6 Miliar Diduga Menguap dari Proyek Runway Bandara Ketapang, Lima Tersangka Diserahkan ke Jaksa

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol. Burhanuddin, S.I.K., mengatakan penyerahan perkara dilakukan secara bertahap kepada jaksa penuntut umum pada 26 Agustus dan 27 Oktober 2026.

Polda Kalbar Limpahkan Lima Tersangka dan Barang Bukti ke Kejati Kalbar. Pemilik Manfaat Perusahaan Sempat Buron hingga Ditangkap di Stasiun Solo.

RESPONSIVE.KLABAR,COM.PONTIANAK-Proyek rekonstruksi landas pacu (runway) Bandara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang, yang dibiayai APBN 2023 senilai Rp7,7 miliar, berakhir di meja penuntutan. Hasil penghitungan kerugian keuangan negara mengungkap angka Rp4,6 miliar. Lebih dari separuh nilai proyek itu diduga menjadi kerugian negara akibat penyimpangan pekerjaan.

Polda Kalimantan Barat kini menyerahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Lima orang tersangka berikut barang bukti dan aset sitaan senilai Rp338 juta dilimpahkan dalam tahap dua, Kamis (12/11/2026).

Pelimpahan ini menjadi babak baru dalam pengusutan dugaan korupsi proyek rekonstruksi ujung Runway 17 dan Runway 35 serta pengerjaan marka di lingkungan Satuan Kerja Bandara Rahadi Oesman.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol. Burhanuddin, S.I.K., mengatakan penyerahan perkara dilakukan secara bertahap kepada jaksa penuntut umum pada 26 Agustus dan 27 Oktober 2026.

“Seluruh berkas, tersangka, serta aset sitaan senilai Rp338 juta telah kami serahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan,” kata Burhanuddin.

Lima Orang, Dua Lingkar Peran

Penyidikan menetapkan lima tersangka yang berasal dari unsur perusahaan pelaksana proyek dan penyelenggara negara.

Mereka adalah MAG, Direktur CV Bhadrika Abadi; MAF, komanditer perusahaan; serta HAP, pemilik manfaat atau beneficial owner perusahaan.

Dua tersangka lainnya berasal dari lingkungan penyelenggara proyek, yakni ASD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan AHA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Kepala Bandara Rahadi Oesman.

Komposisi tersangka tersebut memperlihatkan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar pihak penyedia jasa, tetapi juga pejabat yang memiliki peran dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek.

Namun, bagaimana penyimpangan pekerjaan itu terjadi, bagaimana pembagian tanggung jawab masing-masing pihak, dan sejauh mana peran setiap tersangka akan dibuktikan, kini menjadi bagian penting yang harus diuji dalam persidangan.

Pemilik Manfaat Sempat Buron

Salah satu bagian paling menarik dari perkara ini adalah perjalanan HAP, pemilik manfaat CV Bhadrika Abadi.

HAP sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kalbar sejak Juni 2026. Pelariannya berakhir pada Sabtu, 19 September 2026. Tim penyidik menangkapnya di Stasiun Kereta Api Solo, Jawa Tengah.

Setelah ditangkap, HAP dibawa ke Pontianak untuk menjalani proses hukum sebelum akhirnya diserahkan kepada jaksa.

Penangkapan tersebut melengkapi rangkaian penyidikan terhadap lima orang yang kini harus mempertanggungjawabkan dugaan keterlibatan masing-masing di hadapan hukum.

Kerugian Negara Lebih dari Separuh Nilai Proyek

Nilai proyek rekonstruksi runway dan marka Bandara Rahadi Oesman mencapai Rp7,7 miliar dari APBN Tahun Anggaran 2023.

Namun, berdasarkan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp4,6 miliar.

Angka tersebut setara lebih dari separuh nilai kontrak proyek. Sementara aset yang disita dan diserahkan kepada kejaksaan tercatat Rp338 juta.

Perbandingan angka itu menyisakan pertanyaan penting: bagaimana mekanisme pengawasan proyek berjalan, bagaimana pekerjaan dinyatakan selesai, dan apakah hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi serta nilai anggaran yang dibayarkan?

Pertanyaan tersebut penting untuk mengungkap secara utuh bagaimana proyek infrastruktur yang semestinya menunjang pelayanan transportasi udara justru berujung pada perkara dugaan korupsi.

Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara

Penyidik menjerat kelima tersangka dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mereka juga dikenakan ketentuan pidana dalam KUHP baru, yakni Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf a dan c.

Ancaman hukuman yang disebutkan penyidik berkisar dua hingga 20 tahun penjara.

Kini, setelah berkas perkara dan para tersangka dilimpahkan, pembuktian akan berlanjut di pengadilan. Jaksa penuntut umum harus menguraikan konstruksi perkara, membuktikan peran masing-masing tersangka, serta menjelaskan bagaimana kerugian negara Rp4,6 miliar terjadi.

Kasus ini bukan sekadar perkara proyek bandara. Perkara tersebut juga menjadi ujian terhadap pengawasan penggunaan uang negara, terutama ketika nilai kerugian yang ditemukan mencapai lebih dari separuh anggaran proyek.(yb/tr./ss)**

Sumber: Dir Polda kalbar 

Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *