RESPONSIVE.KALBAR.COM.PONTIANAK-Kebakaran hutan dan lahan tahun ini memberikan dampak sangat serius bagi masyarakat Kalbar. Kualitas udara yang memburuk dan kondisi ISPU yang berbahaya di Kalimantan Barat merupakan suatu kegagalan Negara dalam memastikan keselamatan rakyatnya. Pasalnya sudah dua bulan masyarakat harus menghirup udara yang tidak sehat. Informasi IQAir, Indek Kualitas Udara di Kota Pontianak berada di angka 1000-2000 AQI⁺ US.
Kondisi ini sudah jauh melampaui ambang batas kualitas udara yang baik. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, 165.727 kasus ISPA tercatat sepanjang Januari–22 Agustus 2026 melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR).
Data terbaru menunjukan terjadi lonjakan serius kasus ISPA, Per 3 September 2026, tercatat 643 kasus ISPA berdasarkan gender, terdiri dari 343 kasus laki-laki dan 300 kasus perempuan yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Barat, dengan jumlah tertinggi di Kubu Raya, disusul beberapa wilayah lain dengan angka yang juga cukup tinggi.
Kemudian untuk bayi dan balita, tercatat 178 kasus ISPA per 3 September 2026. Kasus tertinggi berada di Kubu Raya sebanyak 30 kasus, kemudian Landak 28 kasus, dan Sambas 19 kasus. Beberapa kabupaten/kota lainnya juga mencatat kasus bayi dan balita. Tren harian bayi dan balita menunjukkan angka yang fluktuatif dan belum stabil.
Kasus tercatat 299 pada 27 Agustus, Setelah itu melonjak tajam menjadi 316 pada 31 Agustus. Akan tetapi, dalam pantauan WALHI Kalbar, angka tersebut belum menggambarkan keseluruhan dampak kesehatan masyarakat. Data ISPA yang masuk melalui Sistem SKDR hanya mencatat kasus yang terlapor.
Sementara itu, akses layanan kesehatan di tingkat tapak masih terbatas, termasuk layanan puskesmas yang tidak beroperasi pada hari tertentu.
Kondisi ini berpotensi membuat banyak kasus ISPA tidak diperiksa dan tidak tercatat. Artinya, kasus yang terdata hari ini belum tentu mencerminkan jumlah masyarakat yang sesungguhnya terdampak kabut asap.
Karhutla yang tak kunjung mereda, kondisi kualitas udara yang terus memburuk dan kondisi ISPA yang melonjak tajam merupakan alarm serius yang harus direspon pemerintah. Pemerintah harus segera merespon dampak yang terjadi menjadi prioritas, memerintah seluruh fasilitas kesehatan memberikan penanganan gratis terhadap rakyat yang terdampak dan pemerintah harus berani menyeret korporasi yang terbukti bersalah untuk bertanggung jawab atas pemenuhan hak masyarakat terdampak.
“WALHI Kalimantan Barat mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengambil langkah luar biasa menghadapi krisis asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).”Pemerintah segera melakukan tiga langkah darurat dalam menangi dampak yang sangat serius ini: Pertama memperkuat fasilitas dan layanan kesehatan.
Kedua menyediakan air bersih secara gratis bagi masyarakat terdampak. Ketiga mempercepat operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan. “Pemerintah harus berhenti bersikap seremonial dalam penanganan karhutla,karena kondisi udara sudah memburuk dan penderita ISPA meningkat.
Jangan hanya memadamkan api, tetapi selamatkan manusianya. Kami menegaskan bahwa penanganan karhutla harus berorientasi pada keselamatan manusia dan lingkungan.
Pemerintah tidak boleh hanya menghitung jumlah titik api atau luas lahan terbakar sementara penderitaan masyarakat akibat asap tidak menjadi prioritas”. Sri Hartini
Sumber :Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat Indra Syahnanda
