RESPONSIVE.KAL-BAR.COM- Publik kembali mempertanyakan kejelasan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat, DR Emilwan Ridwan, S.H., M.H. Pejabat ini dilantik Jaksa Agung pada 23 Oktober 2025.
Dia langsung memimpin apel kerja dan menekankan disiplin serta integritas jajarannya.
Namun, komitmen itu diuji dalam penanganan kasus dugaan korupsi Napak Tilas di Kabupaten Ketapang.
Kabupaten Ketapang kini menjadi pusat perhatian. Masyarakat menanti tegasnya penegakan hukum.
Kasus ini bahkan viral dan diharapkan sampai ke meja Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kejati Kalbar telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Bukti foto dan video dari warga memperkuat adanya aktivitas investigasi.
Nama Besar Bermunculan
Berdasarkan surat keputusan Bupati Ketapang, sejumlah nama penting tercatat. Beberapa di antaranya bekas alias eks Bupati Martin Rantan, Gusti Kamboja selaku Ketua Panitia, serta AW sebagai Sekretaris Daerah dan penanggung jawab kegiatan Napak Tilas.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada penetapan tersangka. Padahal, beberapa orang telah diperiksa.
Kejati Kalbar dinilai lambat memberi kejelasan. Saat dihubungi tim, Kasi Penkum Kejati Kalimantan Barat, I Wayan Gedin Arianta, S.H., M.H., hanya memberi jawaban singkat, “Belum.”
Respons minim ini memicu kekecewaan. Publik menilai kasus serius tetapi penanganan terkesan tertutup dan lamban.
Tuntutan Masyarakat Kian Keras
Masyarakat menunggu tindakan nyata Kajati Emilwan Ridwan. Integritas instansi hukum dipertaruhkan.
Publik ingin kasus ini tidak tenggelam oleh waktu. Transparansi dan kecepatan proses hukum menjadi kunci memulihkan kepercayaan.
Pelantikan Emilwan Ridwan semula disambut harapan baru. Ia menegaskan prioritas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi.
Namun, kasus Napak Tilas menjadi ujian pertama. Kejelasan langkah dan komunikasi publik dinilai penting agar tidak menimbulkan persepsi pembiaran.
Ini Data Dampak Viral Berita
Viralnya kasus ini di media sosial mendorong pengawasan ekstra. Setiap perkembangan akan langsung disorot jutaan netizen.
Tekanan ini diharapkan mendorong proses hukum lebih cepat dan transparan. Kejaksaan tidak bisa lagi bekerja dalam diam.
Kasus korupsi Napak Tilas adalah ujian berat bagi Kajati Kalbar. Masyarakat menuntut hasil nyata, bukan sekadar janji.
Clarity and justice must be upheld so that the law does not choose cases.Emilwan Ridwan harus membuktikan kepemimpinan kuat dan komitmen sesungguhnya memberantas korupsi di Kalimantan Barat.(*)
Sumber : SK. Mantan bupati Ketapang
Laporan : tim jurnalis warga
Editor. : Redaksi har
