Pitriyadi terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Ketapang masa Bakti 2025 – 2030. Gawe 5 tahunan yang dikemas dalam acara Musyawarah Cabang (Muscab) IX tahun 2025 tersebut tidak hanya memilih ketua namun juga mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengurus masa bakti 2019 – 2024 serta merancang program kerja 5 tahun kedepan.
Dr.Darmadi , salah satu pengurus Kwarcab Ketapang menjelaskan bahwa Muscab IX tahun 2025 ini diikuti 20 Kwartir Ranting pengurus Pramuka di tingkat kecamatan
” 20 Kwartir ranting mengirimkan utusan untuk mengikuti kegiatan Muscab IX tahun 2025 ini.
Dalam perjalanan musyawarah, seluruh peserta menyepakati musyawarah dan mufakat dalam menentukan Ketua Kwarcab 2025 – 2030. Kak Pitriyadi terpilih secara aklamasi menggantikan kak Junaidi ujar Dokter Spesialis Anak ini.
Pitriyadi, sendiri bagi penggiat Pramuka di Ketapang dan Kalbar, bukan wajah baru dalam kepramukaan. Sekretaris Dinas Kominfo Ketapang ini, sejak SD, SMP, SMA hingga kuliah di perguruan tinggi, sudah aktif dalam gerakan pramuka.
Begitupun pendidikan dan kursus kepramukaan seluruhnya telah diikuti oleh alumnus S2 Fisipol Untan Pontianak ini. Pitriyadi tercatat pernah menjabat Ketua Regu, Ketua Sangga, Pradana, Ketua Dewan Saka, Andalan Ranting, Andalan Cabang, Sekretaris Kwarcab, Wakil Ketua Kwarcab dan wakil Ketua Kwarda Kalbar.
“Tidak heran, kak Pitriyadi terpilih menahkodai Kwarcab Ketapang. Pengalaman, rekam jejak kepramukaan sangat banyak. Ia pernah ikut kegiatan daerah, regional bahkan nasional” ujar Effendi ,salah seorang pengurus Kwarcab Ketapang.
Foto istimewah Pitriyadi bersama Bupati Ketapang terpilih (Kwarcab) Ketapang masa Bakti 2025 – 2030.
Pitriyadi saat dihubungi media ini menyatakan komitmennya untuk memajukan Kwarcab Ketapang.” saya akan bersinergi dengan seluruh pengurus,membangun komunikasi dengan Pemkab Ketapang serta stake holders lainnya sehingga pembinaan kepramukaan dapat dilaksanakan pada level peserta didik, orang dewasa hingga ke masyarakat” ujar Pitriyadi dengan optimis(*@*)
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Syaiful Hidayat menambahkan bahwa seluruh pekerja, baik formal maupun informal, menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan.
perbedaan informasi antara pernyataan publik dengan data administrasi negara berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya yang sedang berhadapan dengan persoalan agraria.
Kasus ini menjadi perhatian publik di Kabupaten Ketapang dan Kalimantan Barat secara umum. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut secara transparan dan profesional.
