RESPONSIVE.KAL-BAR.COM- Penanganan dugaan kasus korupsi di PT KEM Ketapang Pangan Mandiri hingga kini dinilai lamban dan belum menunjukkan kejelasan hukum. Kondisi ini memicu sorotan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (Laki) yang mendesak aparat penegak hukum (APH) segera menuntaskan perkara tersebut.
Wakil Ketua Laki meminta agar Kejaksaan Negeri (Kajari), Kejaksaan Tinggi (Kajati), hingga Kejaksaan Agung (Kejagung) serius dan transparan dalam mengusut dugaan kerugian uang rakyat yang terjadi di perusahaan daerah tersebut.
“Kasus ini jangan sampai terkesan dipeti-eskan. Masyarakat Ketapang berhak mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan dan siapa yang harus bertanggung jawab atas dugaan kerugian keuangan daerah,” tegasnya.
Menurutnya, lambannya perkembangan penanganan perkara justru menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Ia menegaskan, aparat penegak hukum harus menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi, terutama yang menyangkut uang rakyat.
Desakan juga diarahkan kepada Kejaksaan Agung agar melakukan supervisi terhadap penanganan perkara di daerah, jika memang ditemukan hambatan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.
Publik Ketapang berharap proses hukum berjalan secara terbuka dan profesional.
Transparansi dinilai penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum serta memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terbaru dari pihak kejaksaan terkait perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi di PT KEM Ketapang Pangan Mandiri. (SHDA)**
Sumber. : Yandi wakil ketua laki
Laporkan : lipsus jurnalis imvestigasi
Editor. : timred
