Seorang warga Pontianak bernama Edi Samad menyatakan kekecewaannya atas tindakan oknum petugas Bea Cukai Pontianak yang diduga membongkar paket miliknya tanpa izin,dengan melibatkan pihak jasa ekspedisi JNT Express. Barang yang dimaksud berupa dua dus rokok resmi berlabel cukai, yang dikirim dari Sumenep pada 9 April 2025 dan tiba di gudang JNT Jalan Adi Sucipto, Kubu Raya, pada 17 April 2025.
Menurut Edi, rokok tersebut adalah produk legal dengan cukai resmi dan bukan untuk diperjualbelikan dalam jumlah besar, melainkan konsumsi pribadi. Namun, sebelum paket itu sampai ke tangannya, oknum Bea Cukai diduga melakukan pembongkaran tanpa pemberitahuan, dan parahnya, pihak JNT disebut memberikan izin kepada oknum tersebut tanpa persetujuan atau konfirmasi dari pihak pengirim maupun penerima.
Foto istimewah surat bukti penindakan oleh bea cukai Pontianak
“Saya tidak terima dan merasa sangat dirugikan. Baik secara material maupun moral. Saya akan menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan,” tegas Edi kepada media, Jumat (18/4/2025). Ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah pedagang rokok ilegal dan barang tersebut jelas memiliki cukai resmi.
Kasus ini menuai perhatian publik, terutama dari organisasi pengawasan dan advokasi hukum. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DPW BAIN HAM RI) Kalimantan Barat, Syafriudin.CLA, mengecam keras tindakan yang menurutnya mencederai prinsip-prinsip profesionalitas penegakan hukum.
“Anehnya, hanya dua dus rokok resmi bisa diketahui dan langsung disidak. Tapi rokok ilegal bermuatan kontainer seperti merek Djanda milik seseorang bernama Tianse yang gudangnya berada di depan Jalan Martadinata, justru tak tersentuh. Ini patut dipertanyakan: ada apa dengan Bea Cukai?”ucap Syafriudin penuh keheranan.
Ia juga menyoroti tindakan JNT yang dianggap memberikan ruang kepada pihak luar untuk membongkar barang pelanggan tanpa seizin pemilik. “Tindakan ini bukan hanya pelanggaran etika bisnis, tapi juga pelanggaran hukum,” kata dia.
Bukti rokok ilegal pakai kontener yang di duga di loloskan oleh bea cukai Pontianak tutup mata,beredar di group Whatsap
Menurut Syafriudin, tindakan oknum Bea Cukai dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, yang menyebut: Setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda maksimal Rp200 juta.
Selain itu, ia juga menambahkan bahwa pihak JNT dapat dikenakan Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang mengatur soal perusakan barang secara melawan hukum, di mana disebut: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
Dalam waktu dekat, Edi berencana melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum (APH) untuk memproses secara pidana baik oknum Bea Cukai maupun pihak JNT. “Ini soal perlindungan hukum terhadap hak milik. Jika ini dibiarkan, maka semua orang bisa jadi korban,” tegasnya.
Sampai berita ini ditulis, pihak Bea Cukai Pontianak dan manajemen JNT belum memberikan pernyataan resmi atas insiden tersebut. Masyarakat berharap agar kasus ini diusut tuntas dan tidak terulang di kemudian hari.
warga desa Kalinilam kecamatan Delta Pawan mengaku jadi korban sindikat jual beli mobil bodong, surat asli tapi palsu (aspal). Pelakunya diduga kelompok Debt Colektor. Akibatnya, korban alami kerugian sebesar Rp 200 juta.
Ditengah bergulirnya penyidikan, masyarakat Ketapang menaruh perhatian besar terhadap penanganan kasus ini. Publik berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas dugaan penyimpangan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pihak-pihak yang memiliki posisi strategis dalam struktur kegiatan
Sejumlah pejabat penting daerah tercatat menduduki posisi strategis, mulai dari pembina, pengarah, hingga penanggung jawab utama. Keterlibatan mereka menandakan bahwa kegiatan ini berada dalam lingkup pengawasan langsung elite birokrasi.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Syaiful Hidayat menambahkan bahwa seluruh pekerja, baik formal maupun informal, menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan.
perbedaan informasi antara pernyataan publik dengan data administrasi negara berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya yang sedang berhadapan dengan persoalan agraria.
Kasus ini menjadi perhatian publik di Kabupaten Ketapang dan Kalimantan Barat secara umum. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut secara transparan dan profesional.
