Mulyadi sebagai pembeli mobil Nisan evalia 2014 munual warna sivel No Polisi H.9908 QF ,meras di tipu oleh penjual saudara Rendi futra , dan istrinya Dita Aprilia Wardani ,masalah BPKB mobil terbit tidak di serahkan sama sekali ,hanya di janjikan. Saja. Ujar Mulyadi saat di wawancara di salah warung kopi amoy jalan hijas Sabtu malam 29 Maret 2025 .
Mulyadi pun membuat laporan kepolisian daerah Pontianak sektor Pontianak selatan dengan tanda bukti aduan masyarakat no BTL //177/IV/2024/ Kalbar / sektor selatan.
Foto istimewah memagang berkas kedua di duga menipu saudara molyadi
,hingga saat ini tidak pernah hadir dalam mediasi tersebut, bahkan menurut keterangan pihak kepolisian sektor selatan hanya di janji janjikan saja oleh Rendi putra .
Dalam hal ini saya meminta agar Rendi cepat menyerahkan BPKB mobil atas nama PT .surya sudeco,Nopol H.9408 QF ini kepada saya,agar tidak terjadi asumsi lainya.
Jika tidak di serahkan. Mulyadi selaku pihak pembeli akan menempuh jalur hukum,siap menerima risiko apapun yang terjadi (timred)
warga desa Kalinilam kecamatan Delta Pawan mengaku jadi korban sindikat jual beli mobil bodong, surat asli tapi palsu (aspal). Pelakunya diduga kelompok Debt Colektor. Akibatnya, korban alami kerugian sebesar Rp 200 juta.
Ditengah bergulirnya penyidikan, masyarakat Ketapang menaruh perhatian besar terhadap penanganan kasus ini. Publik berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas dugaan penyimpangan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pihak-pihak yang memiliki posisi strategis dalam struktur kegiatan
Sejumlah pejabat penting daerah tercatat menduduki posisi strategis, mulai dari pembina, pengarah, hingga penanggung jawab utama. Keterlibatan mereka menandakan bahwa kegiatan ini berada dalam lingkup pengawasan langsung elite birokrasi.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Syaiful Hidayat menambahkan bahwa seluruh pekerja, baik formal maupun informal, menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan.
perbedaan informasi antara pernyataan publik dengan data administrasi negara berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya yang sedang berhadapan dengan persoalan agraria.
Kasus ini menjadi perhatian publik di Kabupaten Ketapang dan Kalimantan Barat secara umum. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut secara transparan dan profesional.
