RESPONSIVEKAL-BAR.KETAPANG,COM-Hampir kurang lebih enam bulan berlalu sejak penyidik mulai mengusut dugaan korupsi dalam kegiatan Napak Tilas Ketapang, namun penanganan perkara tersebut hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kasus yang sempat menyita perhatian publik itu masih berstatus penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar).
Padahal, sejumlah pihak menilai perkara ini memiliki pintu masuk yang cukup terang untuk ditelusuri lebih jauh, terutama terkait penggunaan anggaran, mekanisme pelaksanaan kegiatan, hingga dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
Minimnya informasi perkembangan kasus membuat publik mulai mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum dalam membongkar dugaan korupsi tersebut.Di tengah gencarnya kampanye pemberantasan korupsi, lambannya penanganan perkara justru berpotensi memunculkan persepsi bahwa kasus ini berjalan di tempat.
Sejumlah aktivis antikorupsi di Kalimantan Barat menilai Kejati Kalbar perlu membuka secara berkala perkembangan penyelidikan kepada publik. Transparansi dianggap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menghindari spekulasi bahwa perkara tersebut sengaja diperlambat.
“Jangan sampai kasus ini menjadi daftar panjang perkara yang menguap tanpa kejelasan. Publik berhak mengetahui sejauh mana proses yang sudah dilakukan penyidik,” kata seorang pegiat antikorupsi yang enggan disebutkan namanya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan penyidik telah meminta keterangan sejumlah pihak terkait pelaksanaan kegiatan Napak Tilas Ketapang. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai hasil pendalaman tersebut, termasuk apakah telah ditemukan indikasi kerugian negara atau pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban.
Di sisi lain, masyarakat menunggu langkah konkret Kejati Kalbar untuk meningkatkan status perkara jika memang ditemukan bukti permulaan yang cukup. Sebab, semakin lama sebuah perkara berada di tahap penyelidikan tanpa kepastian, semakin besar pula ruang bagi munculnya keraguan terhadap efektivitas penegakan hukum.
Kasus dugaan korupsi Napak Tilas 2022-2024 di Ketapang menjadi salah satu perkara yang menyedot perhatian publik Kalimantan Barat karena melibatkan penggunaan anggaran publik yang seharusnya dipertanggungjawabkan secara transparan. Karena itu, kejelasan arah penanganan perkara menjadi penting, bukan hanya untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas lembaga penegak hukum kepada masyarakat
Hingga berita ini ditulis, Kejati Kalbar belum menyampaikan informasi terbaru mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut. Publik kini menunggu: apakah perkara ini akan bergerak menuju tahap penyidikan, atau justru tetap menggantung di meja penyelidik.*(tim)**
Sumber : Sejumlah warga Ketapang dan penggiat anti korupsi Kalbar dan SK napak tilas 2022-2024.
