RESPONSIVEKALBAR.COM KETAPANG,-Akibat lambatnya penanganan dugaan korupsi Napak Tilas di Kabupaten Ketapang, Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) Mustakim sangat geram dan mempertanyakan kinerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
Mustakim menegaskan, sudah bertahun-tahun penanganan dugaan kasus korupsi Napak Tilas Kabupaten Ketapang belum juga ada kepastian hukum. Tidak ada tersangka yang diumumkan, tidak ada kejelasan tahap penyidikan, sementara uang negara yang diduga dikorupsi nilainya tidak sedikit.
“Sudah bertahun-tahun penanganan dugaan kasus korupsi Napak Tilas Kabupaten Ketapang belum juga ada kepastian, sehingga patut diduga ada permainan mata antara terperiksa dan pemeriksa,” tegas Mustakim, Ketua IWO-I.
Pernyataan keras itu dilontarkan Mustakim karena Kejati Kalbar dinilai tidak transparan kepada publik. Masyarakat Ketapang menunggu, wartawan menunggu, aktivis menunggu, tetapi Kejati Kalbar seolah bungkam.
“Jika Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tidak mampu memberikan kepastian atas dugaan korupsi Napak Tilas Kabupaten Ketapang, bagus Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mundur dari jabatannya,” tegas Mustakim.
Menurut Mustakim, jabatan Kajati bukan tempat untuk menunda-nunda perkara. Jika tidak mampu menuntaskan kasus yang sudah bertahun-tahun, lebih terhormat mundur daripada membiarkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan runtuh.
SUPRIADI LSM TINDAK INDONESIA: CONTOH MABES POLRI, JENDERAL PUN DISIKAT JIKA SALAH
Lain pihak, Supriadi dari LSM Tindak Indonesia meminta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dapat memberi kepercayaan penegak hukum kepada masyarakat Ketapang.
> “Bisa kita contohkan seperti jajaran Mabes Polri di Jakarta saat ini, yang salah tindak tegas walaupun jenderal,” ujar Supriadi.
> “Maka begitu pula Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, kalau ada pejabat tinggi terlibat sikat jika terbukti bersalah, jangan lama-lama, kalau terlalu lama nanti ada yang meninggal dunia, sehingga pengungkapannya akan semakin sulit,” tutup Supriadi LSM Tindak Indonesia.
Peringatan Supriadi bukan tanpa alasan. Perkara yang dibiarkan berlarut-larut berpotensi kehilangan barang bukti, saksi lupa, bahkan saksi kunci meninggal dunia. Jika itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas mandeknya pengungkapan dugaan korupsi Napak Tilas?
IWO-I dan LSM Tindak Indonesia mendesak:
1. Kejati Kalbar umumkan secara terbuka sudah sampai di mana tahap penanganan Napak Tilas Ketapang
2. Jika sudah ada alat bukti cukup, segera tetapkan tersangka, jangan tebang pilih
3. Jika ada pejabat tinggi terlibat, sikat tanpa pandang bulu
4. Kejagung RI turun tangan dan evaluasi kinerja Kejati Kalbar
Masyarakat Ketapang tidak butuh janji.Masyarakat butuh kepastian hukum.
Redaksi masih menunggu klarifikasi resmi dari Kejati Kalbar. Bersambung.
Sumber:IWO-I dan LSM Tindak Indonesia






