RESPONSIVE.KALBAR.COM,PONTIANAK- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan Barat sejauh ini disebut belum memengaruhi perencanaan maupun program jangka menengah dan panjang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) DPD Kalimantan Barat.
Sekretaris HKTI DPD Kalbar, M. Imanullah, mengatakan aktivitas organisasi, termasuk penyusunan master plan dan program tanggung jawab sosial, masih berjalan.
“Belum ada dampaknya terhadap perencanaan atau master plan jangka menengah dan panjang serta program-program CSR yang dijalankan HKTI,” kata Imanullah kepada media ini di Pontianak, Rabu (23/9).
Namun, ketika ditanya lebih jauh mengenai persoalan kebakaran hutan dan lahan, Imanullah memilih tidak memberikan komentar secara spesifik mengenai penyebab maupun pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran.
Ia mengatakan, perusahaan perkebunan kelapa sawit, korporasi kehutanan, maupun pelaku usaha lainnya pada prinsipnya telah memiliki kewajiban untuk memahami aturan mengenai pembukaan lahan.
Menurut dia, ketentuan tersebut mencakup berbagai regulasi pemerintah, mulai dari peraturan presiden, kementerian hingga peraturan daerah.
Perladangan Tradisional dan Batas Aturan
Imanullah juga menyinggung pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian masyarakat.
Menurut dia, pembukaan lahan seluas sekitar dua hektare untuk tanaman pangan seperti padi, palawija dan sayuran memiliki aturan serta mekanisme tersendiri.
“Sepanjang aturannya dipenuhi saat melakukan buka lahan, dinilai tidak masalah,” ujarnya.
Ia merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.
Menurut Imanullah, ketentuan mengenai kearifan lokal juga berkaitan dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
“Yang masih tetap mempertahankan kearifan lokal namun dengan berbagai macam syarat,” katanya.
Pernyataan tersebut menempatkan persoalan perladangan tradisional dalam konteks yang berbeda dengan aktivitas pembukaan lahan skala korporasi. Di satu sisi, masyarakat memiliki ruang berdasarkan ketentuan kearifan lokal, sementara di sisi lain terdapat kewajiban memenuhi persyaratan dan pengendalian kebakaran.
HKTI Dorong Petani Tak Membakar Lahan
Di tengah masih berlangsungnya karhutla, HKTI Kalbar menyatakan memilih memperkuat langkah pencegahan di tingkat petani.
Imanullah mengatakan pihaknya melakukan konsolidasi internal agar pengurus tidak melakukan program pembukaan lahan dengan cara membakar.
HKTI juga mengimbau dan menyosialisasikan kepada petani agar membuka lahan tanpa menggunakan api, sekaligus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran.
“Kami melakukan sosialisasi kepada para petani untuk membuka lahan tidak dengan cara membakar, mencegah kebakaran, dan membuat baliho-baliho peringatan,” ujarnya.
Selain pencegahan, HKTI menyebut telah melakukan sejumlah aksi sosial, antara lain memberikan bantuan sembako, peralatan pemadam kebakaran serta bantuan air bersih.
Bagi petani yang berada di wilayah terdampak karhutla, HKTI berencana memfasilitasi bantuan bibit dan alat mesin pertanian (alsintan).
Langkah tersebut diarahkan agar petani tetap dapat menjalankan aktivitas produksi dan mempertahankan sumber penghasilan meski berada di tengah ancaman karhutla.
“Terhadap petani yang lokasinya terdampak, ke depannya akan kami fasilitasi untuk mendapatkan bantuan bibit dan alsintan agar mereka tetap produktif sehingga bisa tetap mendapatkan penghasilan,” pungkas Imanullah. (OK)
