Responsivekalbar.com
Ketapang,”
“Polemik proyek Food Estate di Teluk Keluang, Kabupaten Ketapang, kian mengemuka. Setelah sejumlah pejabat diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Kalbar, kini suara kritis datang dari kalangan akademisi.
Seorang akademisi dari institusi pendidikan tinggi di Kalbar, yang enggan disebutkan namanya, mengkritik tajam pelaksanaan proyek tersebut yang menyedot hampir Rp. 4 miliar dari APBD,namun dinilai gagal total dalam memberi manfaat nyata bagi masyarakat.“Ini bukan sekadar proyek gagal.
Ini bentuk pengkhianatan terhadap akal sehat dan kepercayaan publik.Ketika anggaran sebesar itu digelontorkan tanpa hasil yang bisa dirasakan rakyat, maka ini adalah persoalan serius.
Bukan saja mal-administrasi, tetapi potensi kuat tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan lambatnya penanganan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, meski beberapa pejabat sudah dipanggil sejak tahun lalu. Menurutnya,masyarakat pantas curiga ketika kasus sebesar ini tidak kunjung menunjukkan titik terang.
“Yang terjadi di Teluk Keluang adalah gambaran nyata dari buruknya tata kelola pembangunan daerah.
Sapi yang dipindah,rumah kosong yang terbengkalai,serta perencanaan tanpa analisis kelayakan yang mendalam. Apakah ini bentuk pembangunan atau pemborosan yang disengaja?” ujarnya lagi.
Akademisi tersebut menegaskan bahwa proyek Food Estate seharusnya menjadi terobosan untuk menjawab isu ketahanan pangan.
Namun dalam kenyataannya, program ini justru menjadi contoh kegagalan yang sistematis dan mencederai misi pembangunan berkelanjutan.
“Bupati, pejabat teknis, dan pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab secara moral dan hukum.
Jika tidak ada langkah tegas,maka kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan hukum akan semakin runtuh,” tambahnya.
Sementara itu, gerakan masyarakat sipil seperti Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK) terus menyuarakan tuntutan agar aparat penegak hukum serius mengusut kasus ini hingga tuntas.
Mereka juga mendesak agar Bupati Ketapang diperiksa karena dinilai turut bertanggung jawab dalam kebijakan dan pengawasan proyek.”Kasus Teluk Keluang kini bukan sekadar proyek gagal.
Ia telah menjadi simbol kegagalan sistemik yang harus dibongkar habis,agar tak lagi ada “pembangunan semu” yang hanya memperkaya segelintir, namun menyisakan luka bagi rakyat.(Timred)
