RESPONSIVE.KALBAR.COM,PONTIANAK-Konsolidasi organisasi bukan sekadar merapikan struktur kepengurusan. Bagi Borneo Harapan Nusantara (BHN), pertemuan pengurus lengkap di Cafe Haruna, Pontianak, Minggu, 8 November 2026, menjadi titik awal untuk mempertegas posisi organisasi: ikut mengawal arah pembangunan dan menguji kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Dipimpin Ketua Umum Alexius Akim, rapat tersebut membahas penguatan kelembagaan, penyusunan program strategis, serta sejumlah rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat maupun daerah.
Agenda yang dibawa tidak ringan. Mulai dari penataan regulasi perkebunan, pemulihan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengelolaan hutan berkelanjutan, kesempatan kerja bagi tenaga lokal, hingga kepastian regulasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Konsolidasi ini merupakan tindak lanjut rapat kerja BHN pada 9 September 2026. Namun, persoalan sesungguhnya bukan hanya menyamakan arah pengurus. Seberapa jauh organisasi mampu menerjemahkan gagasan menjadi rekomendasi yang terukur, dikawal, dan diperjuangkan hingga masuk dalam proses pengambilan kebijakan?
Membenahi Organisasi, Memperluas Pengaruh
Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi BHN, Florentinus Anom, menempatkan pembenahan struktur sebagai fondasi utama. Pembaruan data anggota, percepatan registrasi, sosialisasi internal, serta pembentukan kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota menjadi sejumlah agenda prioritas.
Menurut Anom, organisasi membutuhkan administrasi yang tertata dan kader yang memahami arah perjuangan agar program tidak berhenti sebagai dokumen.
“Pengolahan dan pembaruan data anggota atau kader pengurus BHN, sosialisasi internal pengurus dan seluruh anggota, hingga percepatan registrasi anggota juga menjadi hal yang perlu dilakukan,” ujarnya.
BHN juga mendorong setiap bidang melakukan evaluasi program secara berkala dan menggelar rapat kerja tahunan. Di luar organisasi, kemitraan dengan berbagai pihak akan diperluas, termasuk keterlibatan dalam pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Bagi Anom, keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan tata ruang penting agar regulasi daerah tidak mengabaikan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat.
Lahan Eks-Karhutla: Pemulihan atau Ekspansi Sawit?
Salah satu isu paling strategis yang dibawa BHN adalah masa depan lahan bekas karhutla. Organisasi ini mengingatkan bahwa lahan yang pernah terbakar tidak semestinya hanya dilihat dari peluang pemanfaatan ekonominya. Fungsi ekologis kawasan juga harus menjadi pertimbangan.
Ketua Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup BHN, Lorens Arang, mendorong pemulihan kawasan hutan kritis melalui penghijauan dan penanaman tanaman kehutanan produktif.
Pilihan tanaman, menurut dia, tidak harus terbatas pada kayu. Tengkawang dan berbagai tanaman buah dapat menjadi alternatif yang sekaligus memberi nilai ekonomi kepada masyarakat sekitar.
Ketua Umum BHN, Alexius Akim, juga menyoroti wacana pemanfaatan lahan eks-karhutla untuk perkebunan kelapa sawit. BHN menyatakan lebih memilih tanaman hutan produktif yang dinilai dapat menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi.
“Selain yang ditawarkan oleh pemerintah, BHN lebih memilih tanaman-tanaman hutan, seperti tengkawang, durian, rambutan, petai dan lain-lain boleh ditanam,” kata Akim.
Sekretaris Jenderal BHN, Marius Marcellus TJ, menggarisbawahi pentingnya melihat kondisi awal kawasan sebelum terbakar. Jika sebelumnya merupakan kawasan yang ditumbuhi tanaman hutan, pemanfaatan pascakebakaran harus tetap mempertimbangkan fungsi ekologisnya.
Marius juga menekankan bahwa masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi penonton dalam program pemulihan. Mereka harus dilibatkan sejak penanaman, pemeliharaan, hingga pemanfaatan hasilnya.
“Dalam rangka pengelolaan lahan eks karhutla harus melibatkan masyarakat lokal, masyarakat setempat sehingga mereka merasakan manfaat pekerjaan-pekerjaan dari pemerintah sekaligus bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Kalau mereka bisa menanam, saya yakin mereka akan memeliharanya dengan baik,” paparnya.
Gagasan tersebut membawa satu persoalan penting ke hadapan pemerintah: bagaimana memastikan pemulihan lingkungan tidak berubah menjadi sekadar pergantian komoditas, sementara masyarakat sekitar tetap tidak memperoleh manfaat yang layak?
Investasi Masuk, Putra Daerah Jangan Tersisih
BHN juga menyoroti arah investasi di Kalimantan Barat. Organisasi ini menginginkan agar kehadiran investasi tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga membuka kesempatan kerja lebih luas bagi putra-putri daerah.
Persoalannya bukan semata-mata berapa besar investasi yang masuk, melainkan sejauh mana manfaat ekonomi tersebut dirasakan masyarakat setempat.
Karena itu, BHN mendorong kebijakan yang memberi ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal untuk terlibat dalam kegiatan usaha dan pembangunan daerah.
Tuntutan tersebut menempatkan pemerintah pada pekerjaan penting: memastikan pertumbuhan investasi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesempatan kerja masyarakat lokal.
WPR dan IPR: Menuntut Kepastian bagi Pertambangan Rakyat
Persoalan lain yang tak luput dari pembahasan adalah regulasi pertambangan rakyat.
BHN menilai aturan mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) perlu diperjelas. Masyarakat membutuhkan kepastian prosedur dan akses legal agar potensi ekonomi daerah dapat dikelola secara sah dan bertanggung jawab.
Kejelasan regulasi menjadi penting agar aktivitas pertambangan rakyat tidak terus berada dalam ketidakpastian. Namun, legalitas juga harus berjalan bersama pengawasan lingkungan, keselamatan kerja, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, kebijakan pertambangan rakyat tidak hanya membuka akses ekonomi, tetapi juga memastikan pengelolaan sumber daya alam berlangsung secara bertanggung jawab.
Legalitas Organisasi dan Ujian Konsistensi
Di tengah pemantapan program, BHN menegaskan status kelembagaannya sebagai organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki dasar hukum.
Borneo Harapan Nusantara didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 001 tanggal 1 Agustus 2025. Organisasi tersebut memperoleh pengesahan Menteri Hukum Republik Indonesia melalui SK Nomor AHU-0006214.AH.01.07.Tahun 2025 tertanggal 5 Agustus 2025.
BHN menyatakan aktivitas organisasinya berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Legalitas menjadi fondasi kelembagaan. Namun, pengaruh organisasi pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh dokumen pendirian atau besarnya struktur kepengurusan. Ukurannya adalah konsistensi kerja, kualitas rekomendasi, transparansi program, dan kemampuan mengawal kepentingan masyarakat.
Gagasan Harus Berujung pada Kerja Nyata
Rapat konsolidasi di Pontianak itu memperlihatkan sejumlah agenda yang ingin diperjuangkan BHN: pembenahan organisasi, pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal, serta kepastian hukum bagi pertambangan rakyat.
BHN ingin menempatkan diri sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah. Posisi tersebut menuntut keberanian menyampaikan masukan, tetapi juga kesiapan mengawal pelaksanaannya secara konsisten.
Pada akhirnya, masyarakat tidak cukup hanya mendengar daftar program dan rekomendasi. Mereka membutuhkan hasil yang dapat diukur: lingkungan yang dipulihkan, kebijakan yang transparan, kesempatan ekonomi yang lebih adil, serta pengelolaan sumber daya alam yang tidak mengorbankan kepentingan publik.
Bagi BHN, konsolidasi baru merupakan langkah awal. Ujian sesungguhnya dimulai ketika gagasan-gagasan itu dibawa keluar dari ruang rapat dan berhadapan dengan realitas kebijakan.
Catatan redaksi: Naskah ini sudah dibuat dengan pendekatan editorial yang lebih kuat: bukan sekadar melaporkan rapat, tetapi mengangkat agenda BHN, kepentingan publik, dan tantangan pemerintah dalam menerjemahkan kebijakan menjadi hasil nyata.(ss/ok/sf)**
