RESPONSIVE.KALBAR.COM,KETAPANG-Penanganan kasus dugaan korupsi kegiatan Napak Tilas Kabupaten Ketapang kembali menjadi sorotan. Perkara yang telah bergulir hampir satu tahun di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) itu masih menyisakan tanda tanya, terutama terkait penghitungan potensi kerugian keuangan negara yang disebut masih menunggu hasil audit.
Lamanya proses tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana perkembangan penyidikan dan kapan hasil penghitungan kerugian negara dapat diketahui secara resmi.
Sebelumnya, Kejati Kalbar telah memeriksa puluhan saksi, termasuk pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Napak Tilas. Bahkan, pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dan permintaan penghitungan kepada auditor telah menjadi bagian dari proses penanganan perkara.
Namun, hingga kini, belum ada kepastian terbuka mengenai hasil akhir penghitungan kerugian negara maupun perkembangan hukum selanjutnya.
Situasi ini menempatkan perkara Napak Tilas dalam sorotan publik. Sebab, penanganan dugaan tindak pidana korupsi tidak hanya membutuhkan proses pemeriksaan, tetapi juga kepastian tahapan hukum yang transparan dan akuntabel.
Di satu sisi, aparat penegak hukum membutuhkan waktu untuk memastikan alat bukti dan menghitung potensi kerugian negara. Di sisi lain, masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara agar tidak muncul kesan bahwa kasus tersebut berjalan tanpa kejelasan.
Menunggu Audit, Sampai Kapan?
Penghitungan kerugian negara menjadi salah satu aspek penting dalam mengungkap dugaan penyimpangan anggaran kegiatan Napak Tilas. Karena itu, publik perlu mendapatkan penjelasan mengenai proses audit, lembaga auditor yang menangani, serta kendala yang menyebabkan hasilnya belum diumumkan.
Pertanyaan berikutnya, apakah seluruh rangkaian pemeriksaan telah rampung? Apakah masih terdapat saksi atau dokumen yang perlu didalami? Dan kapan Kejati Kalbar akan menyampaikan perkembangan resmi kepada masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.
Kepastian Hukum Jangan Terus Menggantung
Perkara ini bukan semata-mata persoalan angka kerugian negara. Lebih dari itu, penanganannya menyangkut kepercayaan publik terhadap keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan penyimpangan penggunaan anggaran daerah.
Pihak-pihak yang diduga terkait juga berhak memperoleh kepastian hukum melalui proses yang profesional, objektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kejati Kalbar perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai posisi terakhir perkara tersebut. Apakah masih dalam tahap pengumpulan alat bukti, menunggu hasil audit, atau telah memasuki tahapan lain?
Publik tentu tidak meminta proses hukum dilakukan secara tergesa-gesa. Namun, proses yang panjang juga tidak semestinya dibiarkan tanpa penjelasan.
Kini pertanyaannya: sampai kapan kasus dugaan korupsi Napak Tilas Ketapang menunggu hasil audit, sementara kepastian hukum bagi pihak-pihak yang diduga terkait belum juga memperoleh kejelasan?*(tim)**
RESPONSIVEKALBAR.COM akan terus memantau perkembangan penanganan perkara ini. berdasarkan SK napak tilas 2023-2024Ā
