RESPONSIVE.KALBAR.COM,PONTIANAK-Ketika jalan dan jembatan di Kalimantan Barat masih menunggu perbaikan, Pemerintah Provinsi justru menggelontorkan hampir Rp19,1 miliar uang publik untuk membangun gedung parkir Kejaksaan Tinggi Kalbar. Kebijakan itu kini memantik kemarahan Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat yang menilai prioritas anggaran tersebut patut dipertanyakan dan berencana mengerahkan massa dalam jumlah besar ke kantor Kejati Kalbar.
BPM tidak hanya mempersoalkan angka. Mereka mempertanyakan siapa yang menentukan prioritas, apa urgensinya, dan mengapa fasilitas bagi institusi penegak hukum mendapat ruang anggaran sebesar itu ketika kebutuhan dasar masyarakat masih bertumpuk.
Ketua Umum BPM Kalbar, Gusti Eddy, bahkan mendesak Jaksa Agung mengevaluasi jajaran Kejati Kalbar, termasuk bidang intelijen, serta meminta lembaga pengawasan dan KPK mencermati mekanisme penganggaran tersebut.
Bagi BPM, ini bukan sekadar soal gedung parkir. Ini soal uang rakyat, soal prioritas, dan soal keberanian pemerintah menjelaskan kepada publik untuk apa Rp19,1 miliar itu dibelanjakan.*(*)
