RESPONSIVEKALBAR.COM – Ternyata, dugaan menitip judul kegiatan proyek Penunjukan Langsung (PL) dalam APBD Ketapang Tahun Anggaran 2024 tak hanya dilakukan oleh orang-orang di lingkaran Pemda Ketapang, beberapa nama-nama oknum anggota DPRD periode 2019-2024 juga akan diungkap oleh Kepala Bidang Pemukiman dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Abdul Razak.
Dalam keteranganya, Abdul Razak mengungkapkan data proyek beserta perusahaan pelaksana termasuk orang yang mengurus pekerjaan dengan kode kode inisial nama anggota DPRD akan Ia buka.
Ia mengatakan, proyek anggota dewan ini dibungkus dengan nama proyek aspirasi, namun dibalik itu, ada dugaan anggota dewan terima fee melalui orang suruhanya.
“Dalam DPA yang saya terima,Anggaran 2024 banyak kegiatan milik anggota dewan dengan jumlah pekerjaan melebihi batas kesepakatan. Ada yang sampai milyaran.
Nama perusahaan dan pelaksana juga saya ketahui. Dan ini suatu saat akan saya beberkan juga, “katanaya pada Rabu (05/10/2025).
Data yang mengherankan, proyek dibungkus Pokir ini juga ada diklaim sebagai usulan anggota DPRD Periode 2024 – 2029. Padahal, kegiatan 2025, itu sudah ketok palu semasa periode DPRD 2019-2024.
“Banyak proyek-proyek PL yang diaku oleh oknum DPRD.Ada puluhan nama dewan yang punya proyek Pokir, padahal mereka baru menjabat,” kata Razak.
Beberapa keterangan sumber kompeten lingkungan Pejabat di Dinas Pemkab Ketapang, mengungkapkan bahwa Pokir Dewan mayoritas menguasai kegiatan di.dinas.
Hal ini sebemarnya sangat membantu selama sesuai dengan kepentingan masyarakat yang sebenarnya.
Dalam regulasinyapun, usulan kegiatan dari DPRD sah. Namun, kesan intervensi ini yang dianggap menjadi biang kerok susahnya pelaku usaha lain untuk memasukan minat pekerjaan.
“Karena setiap paket dari aspirasi dewan, sudah otomatia ada orang yang mengurus dan mengerjakanya,” ujar sumber tersebut.
“Setiap Dinas di Lingkup Pemkab Ketapang dimasuki oleh paket-paket pokok pikiran dewan tanpa terkena efisiensi dari pemerintah pusat. Padahal paket untuk pembangunan masyarakat lebih diprioritaskan bukan hanya Pokir yang ujungnya jual beli paket. Kami berharap agar paket-paket Pokir berkedok dari aspirasi masyarakat dimainkan Oknum DPRD dan sebagian anggota dapat dipantau ketat aparat Penegak Hukum dan Bupati” katanya.
Sumber : Razak
Penulis Tim imvestigasi khusus Kalbar./sd
