RESPONSIVEKALBAR.COM, SINGKAWANG-Pemutusan perjanjian pemanfaatan lahan antara Pemerintah Kota Singkawang dan PT Palapa Wahyu Group (PWG) justru membuka babak persoalan baru di kawasan wisata Pantai Pasir Panjang.
Kontrak boleh diputus. Aktivitas perusahaan disebut telah dilarang. Namun, sejumlah pertanyaan mendasar masih menggantung: siapa yang kini berwenang mengelola kawasan tersebut? Siapa yang berhak menarik tiket masuk? Bagaimana status aset daerah dan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik pemerintah?
Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) DPD Kota Singkawang mendesak pemerintah kota tidak sekadar mengeluarkan surat pembatalan perjanjian, tetapi juga membuka seluruh informasi yang menyangkut pengelolaan kawasan wisata tersebut.
Sekretaris BPM DPD Kota Singkawang, Irza Nursadi, mempertanyakan kepastian akses masyarakat setelah perjanjian dengan PT PWG dicabut.
Menurut dia, masyarakat berhak mengetahui apakah Pantai Pasir Panjang kini dapat dinikmati tanpa pungutan tiket masuk atau masih ada pihak yang melakukan penarikan biaya.
Pertanyaan itu sederhana, tetapi konsekuensinya tidak sederhana. Jika kerja sama sudah dibatalkan, atas dasar apa pungutan masih dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab? Dan ke mana uang hasil penarikan tersebut disetorkan?
PUTUS KONTRAK, STATUS ASET JANGAN DITUTUP-TUTUPI
Pembatalan perjanjian pemanfaatan tanah antara Pemkot Singkawang dan PT PWG tertuang dalam surat Wali Kota Singkawang Nomor 000.2.3.2/1375/BD-02.ASET/2026 tertanggal 23 Oktober 2026.
Surat yang bersifat terbatas itu ditujukan kepada Direktur PT Palapa Wahyu Group.
Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menyatakan pembatalan tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5393 K/Pid.Sus/2026 juncto Nomor 7549 K/Pid.Sus/2026 yang disebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Perjanjian yang dibatalkan adalah Perjanjian Pemanfaatan Tanah Nomor 030/01/BKD-ASET.C dan Nomor 01/PWG-PKS/VII/2021 tertanggal 28 Juli 2021.
Kerja sama tersebut berkaitan dengan pemberian HGB di atas tanah HPL milik Pemerintah Kota Singkawang.
Namun, pembatalan perjanjian tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan administrasi dan penguasaan aset. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana status HGB setelah pembatalan, siapa yang menguasai fisik lahan, bagaimana pencatatan aset daerah dilakukan, serta siapa yang kini memiliki kewenangan mengelola kawasan.
Jangan sampai kontrak sudah diputus, tetapi pengelolaan di lapangan justru berjalan tanpa kejelasan.
TIKET MASUK: SIAPA MENARIK, ATAS DASAR HUKUM APA?
Persoalan berikutnya menyangkut pungutan terhadap wisatawan.
Jika aktivitas PT PWG di atas tanah tersebut telah dilarang, apakah masih ada penarikan tiket masuk? Jika masih berlangsung, siapa pelaksananya dan apa dasar hukum pemungutan tersebut?
Pemkot Singkawang tidak boleh membiarkan masyarakat berada dalam ruang ketidakpastian.
Setiap pungutan di kawasan wisata harus memiliki dasar kewenangan yang jelas. Apalagi kawasan tersebut berkaitan dengan aset pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat luas.
Publik juga berhak mengetahui apakah hasil pungutan masuk ke kas daerah, dikelola pihak lain, atau menggunakan mekanisme tertentu yang telah ditetapkan pemerintah.
BPM meminta Pemkot tidak berhenti pada pengumuman pembatalan perjanjian. Pemerintah harus berani membuka dokumen dan menjelaskan konsekuensi hukum serta administrasi dari keputusan tersebut.
PUTUS KONTRAK BUKAN BERARTI PERKARA KORUPSI SELESAI
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting dan justru perlu mendapat perhatian serius: apakah pembatalan perjanjian pemanfaatan lahan PT PWG akan memengaruhi proses hukum dugaan korupsi yang berkaitan dengan perkara tersebut?
Pertanyaan ini perlu dijawab secara jernih.
Pembatalan perjanjian tidak otomatis menghapus atau menghentikan pertanggungjawaban pidana atas dugaan tindak pidana korupsi. Sebab, aspek perdata dan administrasi mengenai pemanfaatan aset daerah harus dibedakan dari pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan.
Terlebih jika tempus delicti atau waktu terjadinya perbuatan yang diperiksa berbeda, demikian pula kegiatan dan rangkaian peristiwa yang menjadi objek penyidikan atau penuntutan.
Artinya, jangan sampai pembatalan kontrak dipersepsikan sebagai penyelesaian seluruh persoalan hukum.
Dalam perkara korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara juga bukan alasan otomatis untuk menghapus pidana. Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku.
Pengembalian kerugian negara dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penjatuhan hukuman, tetapi bukan tiket untuk menghentikan perkara.
Itu pun apabila kerugian benar-benar dikembalikan. Jika belum, tentu persoalan pertanggungjawaban hukumnya tidak bisa dianggap selesai.
Karena itu, pembatalan perjanjian dan penanganan dugaan korupsi harus ditempatkan pada jalur hukum masing-masing. Jangan mencampuradukkan penghentian hubungan kerja sama dengan penyelesaian pertanggungjawaban pidana.
PUTUSAN MA HARUS DIBUKA SECARA UTUH
Pemkot Singkawang juga perlu menjelaskan substansi putusan Mahkamah Agung yang dijadikan dasar pembatalan perjanjian.
Apa pertimbangan hukum majelis hakim? Bagaimana hubungan putusan tersebut dengan perjanjian pemanfaatan tanah? Apa konsekuensinya terhadap HPL, HGB, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak?
Selain itu, apakah terdapat kewajiban keuangan, potensi kerugian daerah, atau konsekuensi administratif yang masih harus diselesaikan?
Pertanyaan tersebut penting agar masyarakat tidak hanya menerima keputusan akhir berupa pembatalan kontrak tanpa mengetahui duduk persoalan secara menyeluruh.
PT Palapa Wahyu Group juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan dan tanggapan atas keputusan pemerintah kota.
Transparansi tidak boleh berlaku sepihak. Pemerintah wajib menjelaskan kebijakannya, sementara pihak perusahaan berhak menyampaikan posisi hukumnya.
BPM: JANGAN BIARKAN KEPENTINGAN PUBLIK DIKORBANKAN
Bagi BPM DPD Kota Singkawang,Pantai Pasir Panjang bukan sekadar objek kerja sama bisnis antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta.
Di dalamnya terdapat aset daerah, kepentingan masyarakat, potensi pendapatan daerah, serta kepastian hukum yang harus dijaga.
Kini, pertanyaan publik tertuju kepada Wali Kota Tjhai Chui Mie dan jajaran pengelola barang milik daerah.
Apakah pemerintah benar-benar telah mengambil alih pengelolaan kawasan? Siapa yang bertanggung jawab atas operasionalnya? Bagaimana nasib pungutan tiket? Dan apakah seluruh konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian sudah dituntaskan?
Jangan sampai pemerintah berani memutus kontrak, tetapi tidak berani membuka persoalan yang menyertainya.
Pantai Pasir Panjang bukan milik segelintir pihak.Kawasan itu menyangkut kepentingan publik dan aset daerah yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Kontrak bisa diputus. Namun, pertanyaan publik tidak boleh ikut dibungkam.(*tim)*
