ResponsiveKalbar.com
Ketapang”
APRI Serukan Legalisasi Tambang Rakyat, Humas Hadi Firmansyah Bongkar Akar Masalah
Kalimantan Barat, Juni 2025 –
Gelombang Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kalimantan Barat bukan lagi sekadar fenomena. Ia telah menjelma menjadi krisis sistemik yang tak terbendung. Dari hutan pedalaman hingga pinggiran kota, guratan ekskavator dan lubang-lubang tambang menyebar dengan pola terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Di balik hiruk-pikuk aktivitas tambang ilegal, buruh kecil dan operator lokal menjadi sasaran utama penindakan. Sementara itu, para pemodal besar dan jaringan penadah tetap berjalan bebas, nyaris tanpa sentuhan hukum.
Namun satu hal harus disorot tegas:
Ini bukan semata kesalahan aparat, bukan kelengahan Pemda, apalagi pembiaran Pemprov.
Akar masalahnya terletak di pusat — pada regulasi tambang yang sentralistik, eksklusif, dan tidak berpihak pada rakyat kecil.
“Ini Bukan Soal Niat Baik, Tapi Soal Keberanian Negara Membuka Mata” – Hadi Firmansyah
Kebuntuan hukum dan ketegangan lapangan mendorong DPW Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kalbar bersuara. Humas DPW APRI Kalbar, Hadi Firmansyah, secara terbuka menyampaikan sikap organisasi: mendesak negara hadir secara adil, bukan sebagai alat represi tambang.
> “Kami tidak sedang membela pelanggaran hukum. Kami hanya ingin semua sadar: ini bukan soal niat baik rakyat, ini soal negara yang enggan membuka ruang legal bagi mereka.”
Menurutnya, masyarakat Kalbar tidak pernah diberi akses riil untuk mengelola tambang secara sah.
Prosedur izin seperti IUP dan IPR bukan hanya berbelit, tapi juga menjauhkan rakyat dari sumber daya alam di tanah mereka sendiri.
> “Yang bisa urus izin itu cuma yang punya uang dan kuasa. Tapi rakyat? Saat mereka gali untuk makan, mereka ditangkap. Ironisnya, yang beli hasilnya tidak pernah disentuh!”
APRI: Transparansi Adalah Solusi, Bukan Provokasi
APRI Kalbar menegaskan: mereka tidak anti hukum, tapi mendesak agar hukum dijalankan secara adil dan terbuka.
Transparansi total terhadap jaringan PETI — dari lokasi, alur distribusi, hingga cukongnya — adalah satu-satunya jalan untuk mengurai masalah.
> “Cukup pura-pura tak tahu. Bukalah semua peta PETI. Tangkap bandar dan penadah, bukan hanya pekerja tambang yang tak bersenjata. Negara tak boleh cuma represif ke rakyat kecil, tapi buta terhadap mafia tambang.”
Lima Tuntutan APRI Kalbar untuk Keadilan Tambang Rakyat
1. Segera keluarkan skema legalisasi tambang rakyat berbasis lokal yang sederhana dan terjangkau.
2. Buka data dan jaringan distribusi hasil PETI secara publik dan transparan.
3. Berikan kewenangan lebih luas kepada Pemda untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
4. Hentikan kriminalisasi terhadap buruh tambang dan operator kecil.
5. Tindak tegas pemodal, cukong, dan penadah besar yang menjadi otak dan jantung PETI.
Kalbar Tak Butuh Polisi Tambang, Kalbar Butuh Negara yang Adil
Hadi Firmansyah menutup dengan pesan tegas:
> “Negara tak boleh terus jadi algojo. Jadilah fasilitator keadilan. Rakyat hanya ingin hidup. Jika negara bersedia membuka mata, PETI bisa diubah jadi tambang legal yang menyejahterakan. Tapi kalau negara tetap menutup diri, jangan heran jika rakyat terus melawan.”
Reporter: Redaksi
Narasumber: Humas DPW APRI Kalbar – Hadi Firmansyah
