RESPONSIVE.KALBAR.COM,PONTIANAK- Video dugaan pemindahan bahan bakar minyak (BBM) dari mobil tangki resmi ke kendaraan lain kembali mengguncang Kalimantan Barat. Rekaman yang beredar luas di media sosial itu memperlihatkan pola distribusi yang diduga menyimpang di tengah jalur pengiriman BBM subsidi.
Dalam video tersebut, mobil tangki berwarna merah putih milik mitra distribusi energi negara diduga melakukan transfer muatan ke kendaraan lain di luar titik resmi distribusi. Praktik ini di lapangan kerap disebut sebagai “kencing BBM”—istilah untuk pengurangan volume muatan secara ilegal sebelum sampai ke tujuan.
Fenomena ini bukan kali pertama mencuat. Namun yang membedakan kali ini adalah pola yang dianggap berulang: muncul ke publik setelah viral, bukan terdeteksi lebih dulu oleh sistem pengawasan internal.
Sistem digital ada, tapi bocor di lapangan
Secara sistem, distribusi BBM oleh Pertamina sudah dilengkapi GPS, sensor armada, dan sistem monitoring digital dari hulu ke hilir. Namun fakta di lapangan menunjukkan adanya celah antara data dan eksekusi pengawasan.
Sejumlah pengamat menilai persoalan utama bukan pada ketiadaan teknologi, melainkan pada lemahnya respons terhadap alarm penyimpangan yang sudah terekam sistem.
“Data ada, tapi tidak menjadi tindakan,” ujar seorang pemerhati kebijakan energi di Pontianak. Ia menilai sistem pengawasan yang bersifat pasif membuat penyimpangan tetap terjadi meski jejak digitalnya terekam.
Vendor dan rantai distribusi jadi titik rawan
Dalam rantai distribusi, keterlibatan pihak ketiga seperti transporter dan subkontraktor membuka ruang risiko yang lebih besar. Perusahaan seperti Pertamina Patra Niaga dan mitra logistiknya bergantung pada kepatuhan vendor di lapangan.
Di titik inilah dugaan kebocoran kerap terjadi—bukan di level kebijakan, tetapi di ruang operasional yang sulit diawasi secara real-time penuh.
Respons reaktif, bukan pencegahan
Pola penanganan kasus yang muncul ke publik juga menjadi sorotan. Investigasi baru berjalan setelah video viral, bukan dari deteksi awal sistem internal.
Kondisi ini memunculkan kritik bahwa manajemen distribusi energi masih bersifat reaktif. Artinya, tindakan baru diambil setelah tekanan publik meningkat, bukan melalui sistem mitigasi dini.
Desakan audit eksternal menguat
Kasus ini kembali memunculkan dorongan agar pengawasan tidak hanya dilakukan internal perusahaan. Lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung Republik Indonesia didesak turun melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap rantai distribusi BBM di Kalimantan Barat.
Menurut sejumlah pengamat, audit diperlukan bukan hanya untuk mencari pelaku di lapangan, tetapi juga untuk menguji efektivitas sistem pengawasan yang sudah dibangun dengan biaya besar.
Antara oknum atau masalah sistemik
Pertanyaan yang kini mengemuka di publik Kalbar bukan sekadar siapa pelakunya, tetapi seberapa rapuh sistem yang mengawasi distribusi energi nasional.
Jika benar seluruh armada sudah dilengkapi GPS dan sistem monitoring, maka dugaan penyimpangan yang terus berulang menimbulkan pertanyaan lebih besar: apakah ini sekadar ulah oknum, atau ada kelemahan struktural yang belum tersentuh?
Hingga kini, pihak terkait masih melakukan penelusuran terhadap video yang beredar. Namun bagi publik, satu hal sudah terlanjur terbentuk: kepercayaan terhadap sistem pengawasan distribusi BBM kembali diuji.*(sn/ss/sh)**
Sumber : Dr.herman hopy
