RESPONSIVEKALBAR.COM-Kabupaten Ketapang salah satu kabupaten yang mempunyai kemajuan pesat dalam dunia pendidikan”,namun siapa menduga sebuah perguruan tinggi di kabupaten Ketapang yang berada di kecamatan delta Pawan desa dalong ini lagi menjadi pandangan. Semua mata tertuju kepada POLITEHNIK Ketapang .
Bukan masalah apa ” namun sejumlah dugaan mencuat kepermukaan yang ada mulai dari pekerjaan pisik yang diduga diatur oleh orang dalam hingga ,penerimaan PNBP nya,semua dugaan ini mengarah ke bau korupsi yang di sengaja.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Politeknik Negeri Ketapang (Politap) diduga tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa yang terdaftar, terutama pada tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019.
Selisih yang mencapai miliaran rupiah menimbulkan kecurigaan dan sorotan tajam dari publik serta sejumlah stakeholder pendidikan.
Dugaan ini muncul setelah data PNBP yang ditayangkan di situs resmi kampus (http://politap.ac.id) memperlihatkan ketidaksesuaian mencolok antara jumlah mahasiswa dan total PNBP.
Situs tersebut memuat laporan kinerja dan keuangan kampus dari berbagai tahun.
Berikut data yang menjadi perhatian:
Tahun 2016: 900 mahasiswa – PNBP Rp 1.808.758.000
Tahun 2017: 1.176 mahasiswa – PNBP Rp 1.799.232.000
Tahun 2018: 1.414 mahasiswa – PNBP Rp 3.343.224.000
Tahun 2019: 1.444 mahasiswa – PNBP Rp 6.137.464.000
Tahun 2020: 1.432 mahasiswa – PNBP Rp 5.050.065.000
Jumlah mahasiswa pada tahun 2018 dan 2019 hanya berbeda 30 orang, namun nilai PNBP meningkat hampir Rp 2,8 miliar, sebuah selisih yang dinilai tidak wajar jika merujuk pada besaran biaya pendidikan yang relatif stabil.
Sejumlah stakeholder mempertanyakan perbedaan ini. “Dengan selisih hanya 30 mahasiswa, seharusnya PNBP tidak melonjak hingga miliaran rupiah.
Biasanya perbedaan maksimal hanya ratusan juta,” ungkap salah satu tokoh yang mengikuti perkembangan kampus.
Mereka juga mempertanyakan apakah Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Itjen Kemendikbudristek) telah mengetahui dan menindaklanjuti dugaan kejanggalan ini, mengingat kampus negeri selalu diaudit secara berkala.
Kasus ini mengundang perhatian karena menyangkut potensi kerugian negara dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pendidikan tinggi.
Publik berharap pihak terkait dapat melakukan audit investigatif dan memberikan klarifikasi terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Sementara dari kajati Kalbar kasidik mengatakan langsung aja ke kasi penkum kajati Kalbar, sementara itu kasi penkum kajati Kalbar mengatakan bahwa dirinya masih cuti, melalu pesan singkat whatsap.(*)*
Penulis : gabungan jurnalis imvestigasi Kalbar.
