RESPONSIVE KALBAR – WALHI Kalbar pesimis terhadap komitmen Paslon Capres-Cawapres tegas menolak PLTN dengan memilih mengoptimalkan energi terbarukan.
Disampaikan oleh Hendrikus Adam ketua WALHI Kalbar.
Bila mencermati rumusan visi-misi paslon capres yang terima KPU, tidak satupun kandidat yang tegas menyebutkan positioning soal Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Sebagaimana diketahui, provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu dari dua provinsi selain Bangka Belitung yang menjadi target pembangunan tapak energi berbahaya tersebut.
Terkait topik soal energi, salah satu pasangan kandidat dipoin peertana misinya yang menyebut mengenai ketahanan energi saja. Namun demikian, tidak menegaskan secara pasti mengenai sikapnya yang tegas menolak PLTN sebagai sumber energi listrik yang mengerikan.
Meski ada harapan pada terminologi keadilan ekologis yang digunakan sebagaimana poin ketiga pada salah satu misi paslon, tetapi masih masih belum bisa jadi ketetapan komitmen terkait penolakan sumber energi berbahan uranium tersebut.
Demikian pula istilah penyelarasan hidup yang harmoni dengan lingkungan, alm dan budaya pada misi kedelapan paslon lainnya, juga masih sangat tidak tegas. Hal serupa soal sikap terhadap PLtN pada poin misi keenam paslon berikutnya.
Jangankan soal PLTN, memastikan mengoptimalkan energi terbarukan juga pada visi-misi ketiganya tidak dengan tegas disampaikan. Dengan demikian, kami pesimis dengan komitmen paslon capres/wapres punya sikap tegas untuk tidak mendirikan PLTN di Indonesia.
Bahkan dikebutnya draft struktur tim percepatan pembangunan PLTN yakni Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) yang mendaulat Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan bertindak sebagai ketua tim, semakin menegaskan niat para promotor PLTN unruk memuluskan agendanya melalui siapapun paslon capres terpilih.
Melalui debat yang akan dilangsungkan besok (21/1/2024), diharapkan sikap tegas yang bukan sekedar “omon-omon” terkait komitmen serius pason untuk mengoptimalkan energi terbarukan dan tidak memaksakan pendirian PLTN di Indoneaia, termasuk di Kalbar diungkap secara lugas.
Pememerataan energi listrik mestinya dijawab dengan mengoptimalkan sumber energi terbarukan yang ada dan tersebar pada sejumlah wilayah. Pendirian PLTN bukan solusi untuk pemeratan energi dan kedaulatan bagi rakyat atas sumber-sumber kehidupan. Memastikan sumber energi bersih, aman, ramah, adil dan berkelanjutan melalui pemanfaatan energi terbarukan diharapkan menjadi pilihan prioritas bagi para paslon capres.
Cukup sudah bencana tragis kemanusiaan dan lingkungan hidup akibat kecelakaan reaktor nuklir (PLTN) terjadi di sejumlah negara lain. Dan jauhkan rakyat Indonesia dari potensi risiko bencana terpapar radiasi nuklir dari kecelakaan reaktor di masa depan dengan tidak mendirikan PLTN di Kalbar dan di Indonesia.
