RESPONSIVEKALBAR.COM, KETAPANG – Kegiatan budaya Napak Tilas Kabupaten Ketapang yang berlangsung pada 2022 hingga 2024 kini menyisakan persoalan serius. Agenda yang semula dimaksudkan sebagai kegiatan pelestarian sejarah dan budaya daerah itu justru terseret dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi.
Persoalannya bukan semata-mata soal pelaksanaan sebuah kegiatan budaya. Lebih jauh, publik menunggu kejelasan mengenai bagaimana anggaran digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya, serta apakah seluruh pertanggungjawaban keuangan telah sesuai dengan ketentuan.
Perkara ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang, terutama di bawah kepemimpinan yang baru. Pemerintahan baru dituntut membangun tata kelola yang bersih, terbuka, dan tidak membiarkan persoalan penggunaan uang publik dari periode sebelumnya terus menggantung tanpa penjelasan.
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sebelumnya telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan kegiatan Napak Tilas. Lokasi yang diperiksa antara lain rumah ketua panitia, rumah bendahara, serta tempat-tempat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
Bahkan, pemeriksaan juga menyentuh kapal yang digunakan dalam rangkaian kegiatan tersebut. Langkah itu menunjukkan bahwa penyidik menelusuri berbagai aspek pelaksanaan kegiatan, termasuk dokumen dan penggunaan anggaran yang diduga berkaitan dengan perkara.
Sejumlah orang telah dimintai keterangan. Para saksi juga diperiksa untuk membantu mengurai rangkaian kegiatan, mekanisme pengelolaan anggaran, hingga pertanggungjawaban dana yang digunakan.
Namun, setelah berbagai langkah penyelidikan dan pemeriksaan tersebut, publik masih menunggu jawaban atas satu persoalan mendasar: ke mana sebenarnya aliran dana kegiatan Napak Tilas 2022–2024?
Menunggu Angka Kerugian Negara
Salah satu titik krusial dalam penanganan perkara ini adalah perhitungan dugaan kerugian keuangan negara.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, perhitungan kerugian masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI.) Kejati Kalbar disebut masih menunggu hasil perhitungan tersebut sebagai bagian dari proses penanganan perkara.
Di sinilah perhatian publik tertuju. Sebab, kegiatan Napak Tilas tidak hanya berkaitan dengan penggunaan APBD, tetapi juga dana CSR yang perlu ditelusuri mekanisme penerimaan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawabannya.
Apakah seluruh dana telah digunakan sesuai peruntukan? Apakah terdapat kesesuaian antara anggaran, realisasi kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban? Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap dana yang bersumber dari APBD maupun CSR?
Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan jawaban berbasis dokumen dan hasil pemeriksaan, bukan sekadar penjelasan normatif.
SK Panitia Harus Dibuka ke Publik
Dokumen Surat Keputusan (SK) kepanitiaan kegiatan Napak Tilas tahun 2022 hingga 2024 juga menjadi bagian penting yang perlu dicermati.
SK tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk menelusuri struktur organisasi kegiatan, pembagian tugas, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing pihak.
Siapa yang ditunjuk sebagai penanggung jawab? Siapa ketua panitia? Siapa yang mengendalikan pelaksanaan di lapangan? Siapa yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan keuangan?
Penelusuran terhadap SK kepanitiaan penting agar persoalan ini tidak berhenti pada pemeriksaan pelaksana teknis semata. Namun, perlu ditegaskan bahwa pencantuman nama dalam SK tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.
Yang dibutuhkan adalah pengujian terhadap kewenangan, pelaksanaan tugas, dokumen keuangan, dan fakta-fakta yang ditemukan penyidik.
Pemerintahan Baru, Jangan Biarkan Persoalan Lama Menggantung
Bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang, perkara Napak Tilas seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengelolaan kegiatan dan penggunaan anggaran daerah.
Pergantian kepemimpinan tidak boleh hanya dimaknai sebagai pergantian pejabat dan program kerja. Transparansi terhadap persoalan anggaran dari periode sebelumnya juga merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintahan.
Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan aparat penegak hukum tersedia, memberikan dukungan terhadap proses pemeriksaan, serta membuka informasi yang memang dapat disampaikan kepada masyarakat.
Di sisi lain, Kejati Kalbar juga diharapkan memberikan penjelasan berkala mengenai perkembangan penanganan perkara, sejauh tidak mengganggu kepentingan penyidikan.
Sebab, semakin lama sebuah perkara dugaan korupsi tanpa perkembangan yang dapat dijelaskan kepada publik, semakin besar pula ruang munculnya pertanyaan dan spekulasi di tengah masyarakat.
Napak Tilas semestinya meninggalkan jejak sejarah dan kebanggaan budaya bagi masyarakat Ketapang. Bukan justru meninggalkan tanda tanya panjang mengenai penggunaan uang rakyat.
Kini publik menunggu: apakah hasil audit BPK-RI “akan membuka terang dugaan kerugian negara, dan sejauh mana Kejati Kalbar akan menuntaskan perkara ini berdasarkan bukti hukum?
Satu hal yang pasti, pengelolaan uang publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintahan baru Ketapang pun dituntut memastikan bahwa persoalan lama tidak menjadi warisan ketidakjelasan bagi masyarakat.*(tim investigasi khusus)*
Sumber : SK: Napak tilas / kejati kalbar/sejumlah berita media /publik
