Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Syaiful Hidayat menambahkan bahwa seluruh pekerja, baik formal maupun informal, menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan.

perbedaan informasi antara pernyataan publik dengan data administrasi negara berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya yang sedang berhadapan dengan persoalan agraria.

Publik Menunggu Ketegasan

Kasus ini menjadi perhatian publik di Kabupaten Ketapang dan Kalimantan Barat secara umum. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut secara transparan dan profesional.

Kantor Imigrasi Ketapang dan media sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Maka pemerintah daerah wajib membuka informasi secara transparan

babak baru dalam dugan korupsi kasus napak tilas ketapang kembali di buka oleh kajati kalbar dalam penyidikan penggunaan anggaran csr perusahaan.